Balinetizen.com, Tabanan
Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan resmi menyelenggarakan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di kawasan warisan budaya Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Senin (27/7/2026).
​GPIPS hadir sebagai wujud penguatan dan evolusi dari program terdahulu, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Transformasi ini dilakukan guna merespons dinamika dan kompleksitas tantangan pangan global maupun domestik. Melalui GPIPS, upaya pengendalian inflasi tidak lagi parsial, melainkan dirumuskan secara terintegrasi dengan tiga pilar prioritas nasional: ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan finansial.
​Asisten Gubernur / Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat, menyampaikan lima poin krusial dalam implementasi GPIPS Balinusra 2026:
​Implementasi Strategi 4K: Pengendalian inflasi dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Daerah lewat penerapan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
​Mitigasi Tantangan Wilayah Kepulauan: Mengantisipasi tantangan geografis kepulauan Balinusra, risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta gejolak harga pangan global.
​Modernisasi Pertanian & Replikasi Sistem Subak: Fokus pada peningkatan produktivitas, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta efisiensi rantai pasok. BI secara khusus mendorong replikasi sistem Subak Bali sebagai model tata kelola irigasi dan pola tanam presisi, sekaligus menyinkronkan wilayah surplus dan defisit pangan.
​Apresiasi & Replikasi Success Story TPID: Memberikan apresiasi atas berbagai inovasi TPID Balinusra, seperti pengembangan pertanian terintegrasi, pasar murah berbasis 3T berkolaborasi dengan Perumda, Gerakan Tanam Cabai, serta inovasi stabilisasi harga daerah.
​Ekosistem Pangan Tangguh & Inklusif: Berkomitmen membangun ekosistem pangan dari hulu ke hilir demi stabilitas harga, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
​Sinergi konsisten Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) terbukti mampu menjaga stabilitas harga nasional. Tercatat, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 berada di level 3,34% (yoy), tetap terkendali dalam sasaran target Pemerintah dan Bank Indonesia.
​Merespons capaian tersebut, para pemangku kepentingan menekankan beberapa prioritas utama:
​Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa ketahanan pangan daerah adalah fondasi utama inflasi nasional. Langkah antisipasi dampak El Nino dan cuaca ekstrem harus dimitigasi secara cepat dan tanggap oleh TPID.
​Disisi lain, Deputi Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan: Menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antar-lembaga, penguatan kelembagaan pangan, serta peran BUMN/BUMD sebagai offtaker (penyerap) hasil panen.
​Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra Menggarisbawahi perlunya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan serta insentif nyata untuk mendorong regenerasi petani muda.
​Sebagai bentuk komitmen bersama, Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Balinusra menghasilkan kesepakatan bernama “Panca Kerthi Pangan”, yang mencakup 5 fokus utama:
​Regenerasi & Kapasitas SDM: Peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan.
​Akselerasi Pertanian Modern: Penerapan Good Agricultural Practices (GAP), mekanisasi, dan digitalisasi pertanian.
​Mitigasi Iklim: Penguatan daya tahan produksi terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
​Stabilisasi Harga: Optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan penguatan lembaga pangan.
​Distribusi Lancar: Perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan Fasilitasi Distribusi Pangan.
​Sebagai implementasi konkret, perhelatan GPIPS Balinusra 2026 juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian modern, penandatanganan kesepakatan KAD untuk komoditas strategis, kerja sama riset pertanian, program urban farming, hingga penguatan akses pembiayaan sektor pertanian.
​Ke depan, Bank Indonesia bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan stabilitas harga, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.(RLS)