Jokowidodo
Balinetizen.com, Denpasar
Keadaan politik sekarang tidak normal, sehingga tidak bisa kita menggunakan ukuran normal dalam keadaan yang tidak super normal.
Hal tersebut dikatakan Pengamat Kebijakan Publik dan politim Jro Gde Sudibya, Minggu 5 November 2023 menanggapi mulai panasnya isu politik menjelang Pilpres Feburuari 2024 yang akan datang.
“Pemicunya “cawe-cawe” Presiden mulai dari penggalangan opini publik perpanjangan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakannya, “Proyek” politik yang semuanya gagal. Dipilih cara lain, sebut saja muslihat politik melingkar: menggolkan pencalonan Gibran lewat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang amat sangat “kumuh” secara etika dan “menelikung” konstitusi dari prinsip konstitusionalitas.
“Keputusan ini telah menggambarkan telah terjadinya krisis hukum. Krisis hukum ini, justru menjadi pemicu bagi “jalon tol” bagi maju cawapres Prabowo dalam hitungan hari,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, Publik berpendapat, Jokowi telah melakukan pelanggaran berat etika publik terhadap monuver politik untuk membangun politik dinasti. Menurutnya, pelanggaran konsitusi akibat rekayasa keputusan MK yang kontroversial tersebut.
“Presiden yang semestinya menjadi wasit yang netral berdasarkan UU Pemilu, secara terang melakukan pemihakan, dalam bentuk dinasti yang dikecam banyak orang,” katanya.
Dikatakan, deklarasi Juanda yang terdiri dari ratusan seniman, budayawan dan intelektual yang sebagian besar pembela dan pendukung Jokowi, balik badan mengecam keras dan mengutuk Jokowi dengan terbitnya Keputusan MK tersebut.
“Krisis hukum bisa memicu krisis politik, pasca keputusan MKMK yang direncanakan 7 November 2023. Ironinya hal ini dipicu oleh manuver politik Jokowi, yang di waktu sebelumnya sebagai pemimpin idola dalam menumbuh-kembangkan dan merawat demokrasi,” katanya.
Ditambahkan, sehingga menjadi bisa dimengerti narasi seniman Butet, wartawan senior cum sastrawan GM yang sebelumnya pembela setia Jokowi menggunakan diksi: dusta, dan pengkhianatan. (Adi Putra)