Balinetizen.com, Denpasar
Urgensi Pemerataan: Mengapa Bali Selatan Tak Lagi Ideal?
Pengesahan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) oleh DPR RI menjadi tonggak penting bagi percepatan ekonomi nasional, khususnya di Pulau Dewata. Namun, penentuan lokasi kawasan finansial ini memicu perhatian serius dari legislator asal Bali.
Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih (GSL), secara tegas mendorong agar proyek strategis ini tidak lagi menumpuk di kawasan Bali Selatan, melainkan dialihkan ke wilayah Utara khususnya Kabupaten Buleleng serta daerah Timur dan Barat Bali.
Kawasan Bali Selatan yang mencakup wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) dinilai telah mengalami kondisi overload dan melampaui daya dukung lingkungan (carrying capacity). Laju pembangunan yang terlampau pesat tanpa diimbangi percepatan infrastruktur dasar telah memicu serangkaian persoalan akut, mulai dari kemacetan lalu lintas, krisis air bawah tanah, masalah penanganan sampah, hingga potensi peningkatan kejahatan.
”Jangan sampai hal yang baik ini justru menjadi malapetaka bagi masyarakat Bali sendiri akibat kemajuan yang tidak seimbang. Kita harus menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan kehidupan warga,” tegas GSL ditemui Minggu (3/8).
GSL menyoroti ancaman ketimpangan sosial akibat terpusatnya lapangan kerja di Selatan. Ketika kesempatan ekonomi hanya terfokus di Sarbagita, warga dari Buleleng, Karangasem, hingga Jembrana katanya, warga terpaksa melakukan urbanisasi massal.
Dampak buruknya, banyak rumah di wilayah Bali Utara, Timur, dan Barat yang ditinggalkan kosong. Hal ini berpotensi mengikis tatanan adat dan budaya Bali yang sangat mengandalkan semangat gotong-royong serta tradisi menyamu braya (persaudaraan antarwarga). Tanpa adanya angkatan kerja yang menetap di daerah asal, pelaksanaan upacara adat dan keharmonisan sosial di tingkat desa adat terancam terganggu.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Indonesia khususnya Bali memiliki posisi tawar yang sangat kuat bagi investor asing. GSL mengungkapkan bahwa minat investasi dari mancanegara untuk menanamkan modal di pusat keuangan terpadu sangat tinggi:
Investor Timur Tengah: Mencari wilayah investasi yang aman dan stabil di tengah situasi geopolitik serta kendala penerbangan di kawasan mereka.
Investor Eropa & Rusia: Memandang Bali sebagai hub finansial alternatif yang prospektif dan memiliki daya tarik setara dengan Singapura.
Daya Tarik Branding Bali: Nama Bali di kancah internasional sangat populer dan dikenal sebagai destinasi yang aman, sehingga mempermudah masuknya modal asing.
Menjawab kekhawatiran mengenai kesiapan sarana dan prasarana di luar kawasan Selatan, GSL optimistis bahwa infrastruktur jalan di Bali Utara, Timur, dan Barat sangat siap menampung lalu lintas investasi. Berbeda dengan Selatan yang padat, beban jalan di kawasan Utara relatif lebih longgar.
Sebelumnya beredar informasi bahwa lokasi PFII akan dibangun di kawasan ekonomi khusus (KEK) antara Sanur dan BTID Serangan.
Di dua kawasan tersebut sudah disiapkan fasilitas penunjang seperti pasar modern, sekolah internasional, hingga infrastruktur pariwisata yang menurut GSL nilai akan tumbuh secara alami seiring masuknya investasi.
GSL menegaskan, keberadaan pusat finansial ini sangat strategis jika disinergikan dengan rencana pembangunan bandara baru di Bali Utara dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, yang akan membuka akses penerbangan langsung bagi investor internasional.
Karena itu ia berharap lokasinya bisa di kabupaten Buleleng. “Kita berharap pembangunan Bali tidak lagi ‘timbang sebelah’, melainkan tumbuh secara seimbang dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Bali,” pungkas politisi Partai Golkar ini.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)