Balinetizen.com, Badung
Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bali terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik dan pendidikan keagamaan. Melalui forum Media Connect yang mempertemukan pimpinan Kemenag Bali dengan insan pers dan pengelola kehumasan se-Bali, Kemenag memaparkan berbagai capaian strategis serta program prioritas, salah satunya adalah pengajuan izin Widyalaya Negeri.
​Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali, I Gusti Made Sunartha, menyampaikan bahwa Widyalaya diproyeksikan menjadi satuan pendidikan formal bernuansa Hindu yang setara dengan Madrasah.
“Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan pendidikan keagamaan yang terintegrasi, mengingat mayoritas penduduk Bali merupakan umat Hindu namun belum memiliki sekolah keagamaan negeri di bawah naungan Kementerian Agama,” ungkapnya di Denpasar, Senin (3/8).
​Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2015, imbuhnya Widyalaya merupakan satuan pendidikan formal dengan kekhasan agama Hindu. Struktur jenjang pendidikannya melingkupi:
​Pratama Widyalaya: Setara PAUD/TK
​Adi Widyalaya: Setara Sekolah Dasar (SD)
​Madyama Widyalaya: Setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)
​Utama Widyalaya: Setara Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)
​”Kita merancang Widyalaya Negeri dengan model sekolah satu atap (Pratama hingga Utama) yang dikombinasikan dengan sistem asrama (boarding school),” jelasnya.
​Melalui skema ini, para siswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran intelek dan mata pelajaran umum yang sesuai dengan standar kurikulum nasional, tetapi juga pendalaman adat, agama, seni, dan budaya Bali di lingkungan pasraman/asrama. Model ini juga diprioritaskan untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui bantuan pembiayaan.
​Inisiatif pendirian Widyalaya Negeri mendapat sambutan positif dan dukungan penuh dari berbagai pemerintah daerah di Bali, di antaranya:
​Kabupaten Jembrana: Menghibahkan tanah dan bangunan sekolah regrouping (seperti di Desa Yehembang) serta siap membantu penyediaan tenaga pendidik.
​Kabupaten Gianyar: Menyiapkan lahan proposal untuk pembangunan Widyalaya Negeri.
​Kabupaten Bangli, Klungkung (Nusa Penida), Badung, dan Kota Denpasar: Berkomitmen menyiapkan lahan serta skema transformasi satuan pendidikan yang sudah ada.
​Pengajuan izin resmi telah diserahkan kepada Menteri Agama sejak 13 Februari 2026. Skema kurikulum, kesiapan tenaga pengajar, hingga tata kelola telah dirancang secara matang, sehingga operasional sekolah ditargetkan dapat berjalan secepatnya setelah izin resmi diterbitkan.
​Selain penguatan pendidikan keagamaan, Kanwil Kemenag Provinsi Bali terus mempertahankan berbagai capaian reformasi birokrasi, seperti predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
​Melalui program-program unggulan seperti SERAMBI BALI (pelayanan keagamaan dan mudik) serta KARUNA BALI (pemberdayaan ekonomi umat), Kemenag Bali terus memperluas kolaborasi dengan pemda, FKUB, akademisi, hingga media massa guna menyajikan pelayanan publik yang inklusif, humanis, dan responsif.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)