Balinetizen.com, Denpasar-
Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Bali yang juga sesepuh Puri Satria Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi tidak setuju dengan gaya gaya kepemimpinan Gubernur Bali I Wayan Koster yang merusak eksistensi dan otonomi desa adat untuk terlibat dalam politik praktis. Apalagi tujuannya jelas untuk menggali dukungan dua periode Gubernur Bali.
Hal tersehut dikatakan dedengkot PDI Perjuangan Bali AA Ngurah Oka Ratmadi, Senin 12 Juni 2023 menanggapi gaya kepemimpinan Wayan Koster untuk meraih dukungan dua periode.
Menurut Cok Ratmadi pemberian bantuan ke desa adat dan sejumlah lembaga agama dan adat Rp 300 juta pertahun, itu wajar dilakukan oleh gubernur. Uang yang dibagi-bagikankan ke rakyat dalam bentuk bansos wajar diterima oleh rakyat.
Yang menjadi tidak elok, kata Ratmadi bantuan yang diberikan ke desa adat dengan embel embel apalagi melakukan ancaman untuk memuluskan menjadi gubernur dua periode jelas itu tidak sesuai dengan cita cita PDI Perjuangan yang selalu santun dan beretikan untuk dapat dukungan masyarakat.
“PDI Perjuangan sejak dari awal telah berjuang untuk wong cilik, bukan membela wong licik. Jika sekarang kader menggunakan kekuatan uang mencapai dukungan jelas umurnya tidak panjang. Yang jelas desa adat dibantu dengan 300 juta, itu jelas merusak otonomi desa adat,” kata Cok Ratmadi.
Menurutnya, intervensi dengan cara halus dengab memberi bantuan dengan sebuah syarat, itu bukan cita cita PDI Perjuangan. Kader PDI Perjuangan adalah perjuangan untuk membantu rakyat kecil. Kader PDI Perjuangan mendekati rakyat dengan mengedepankan gagasan dan visi, bukan dengan bantuan, sehingga tercapai sistem demokrasi yang bebas dan berkeadilan di tengah masyarakat.
Masih menurut Cok Ratmadi, banyak warga masyarakat Bali yang muak dengan gaya kepemimpin Koster yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Selain itu, rakyat Bali tidak suka dengan Koster karena banyak himbauan dan beberapa pergub yang terkesan grasa grusu, sehingga masyakat di bawah bingung termasuk para pelaku pariwisata di Bali ketar ketir terhadap keberlangsungan dunia pariwisata di Bali.
“Belum tentu Koster mendapat rekomendasi lagi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Catatan kepemimpinan Koster sudah dilaporkan ke Mega,” kata Cok Ratmadi yang kini sedang khusyuk menjalankan perjalanan spritual untuk memenangkan Ganjar Pranowo menjadi Presiden menggantikan Jokowido.
Cok Ratmadi juga tidak setuju lembaga pendidikan seperti SMA/SMK dan perguruan tinggi dilibatkan dalam politik prkatis untuk maju dua periode. “Apalagi poto poto bersama yang diunggah di media sosial bersama murid dan mahasiswa yang mengacungkan dua jari tangan, tentu tidak memberikan pelajaran politik kepada murid dan mahasiswa,” kata Cok Ratmadi.
Menurut Cok Ratmadi Gubernur semestinya memberi contok yang baik ke sekolah sekolah dan perguruan tinggi tentang cara belajar yang baik untuk masa depan generasi muda. Namun, malah sebaliknya, anak anak diajarkan untuk berpolitik praktis. “Minta dukungan dua peride lagi. Ini tentu kurang santun dan kurang beretika dalam politik,” kata Cok Ratmadi.
Cok Ratmadi juga mengkritik para Rektor dan kepala sekolah yang memberi Gubernur Bali masuk kampus dan sekolah, walau berkedok sosialisasi. “Rektor dan kepala sekolah ini semua pengeng,” kata Cok Ratmadi.
Menurut Cok Ratmadi, orang tua murid sudah mengeluarkan biaya utuk biaya sekolah agar anaknya dapat ilmu. Tapi, kenyataannya anak anak diajak berpolitik praktis untuk memuaskan nafsu lima tahunan kepemimpinnya.
“Sadarlah, wahai kader PDI Perjuangan. Jangan korbankan dan selewengkan ajaran Bung Karno untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Krama tetap berproses, baik yang anda perbuat maka hasilnya baik yang anda dapatka. Begitu sebaliknya,” kata dedengkot PDI Perjuangan Cok Ratmadi. (Adi Putra)