Balinetizen.com, Denpasar
Advokat kenamaan asal Medan, Sumatera Utara, Erwin Siregar resmi menyandang gelar Doktor (Dr) Ilmu Hukum setelah menjalani sidang terbuka promosi Doktor Program Studi S3 Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud), Selasa (22/9/2026).
Sidang promosi doktor tersebut berlangsung mulai pukul 10.00 Wita di Kertasabha Convention Hall Fakultas Hukum Universitas Udayana. Erwin mempertahankan disertasinya berjudul “Kebebasan Berorganisasi Advokat di Indonesia.”
Sidang dipimpin Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH., MHum selaku Ketua Sidang sekaligus Penguji. Dalam jajaran penguji dan pembimbing hadir Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH., M.Hum selaku Promotor, Prof. Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH selaku Ko-Promotor I, serta Dr. I Wayan Novy Purwanto, SH., M.Kn.
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum, hadir sebagai Penguji Eksternal. Penguji lainnya yakni Prof. Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH, PP Dr. I Gede Pasek Eka Wisanjaya, SH., MH, dan Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH., MH.
Dalam disertasinya, Erwin menyoroti persoalan kebebasan berorganisasi di kalangan advokat di Indonesia, termasuk fenomena perpindahan advokat dari satu organisasi ke organisasi lainnya.
Ia menyebut sejumlah kasus perpindahan dan persoalan keorganisasian advokat menjadi salah satu latar belakang penelitian, di antaranya yang berkaitan dengan Firdaus Oibowo, Razman Nasution, serta sejumlah advokat lainnya.
Menurut Erwin, kebebasan berorganisasi advokat merupakan bagian dari hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat diatur maupun dibatasi secara proporsional melalui undang-undang untuk menghormati hak orang lain serta kepentingan masyarakat demokratis.
Ia juga menyoroti persoalan yuridis setelah Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/PH/01/9/2015 yang dinilainya mendorong berkembangnya praktik multibar.
Dalam disertasinya, Erwin juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang disebutnya mempertegas bahwa sistem organisasi advokat di Indonesia berada dalam ruang multibar. Namun, menurutnya, masih terdapat kekosongan norma mengenai keanggotaan dan perpindahan organisasi advokat.
Dari sisi sosiologis, kondisi tersebut dinilai telah memunculkan berbagai persoalan terkait perpindahan organisasi, pemecatan, maupun keberlanjutan praktik advokat setelah terjadi persoalan keorganisasian.
Persoalan tersebut, menurut Erwin, pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta mencederai citra officium nobile sebagai profesi advokat.
Penelitian Erwin berangkat dari tiga rumusan masalah utama, yakni mengenai hakikat kebebasan berorganisasi advokat, bagaimana pengaturan organisasi advokat di Indonesia, serta bagaimana pengaturan organisasi advokat dalam perspektif ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan.
Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis hakikat kebebasan berorganisasi advokat, pengaturan organisasi advokat di Indonesia, serta arah pengaturan organisasi advokat pada masa mendatang.
Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sejumlah pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan sejarah. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan serta analisis secara deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif.
Dalam penelitian tersebut, Erwin menggunakan sejumlah landasan teori, antara lain teori negara hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan, konstruksi hukum, hak asasi manusia, teori berorganisasi, serta konsep advokat.
Menurut Erwin, hakikat kebebasan berorganisasi advokat merupakan kebebasan dalam menegakkan due process of lawuntuk mewujudkan keadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi advokat.
Ia juga membahas perdebatan mengenai sistem single bar dan multibar yang berkembang dalam organisasi advokat di Indonesia. Menurutnya, kebebasan untuk berorganisasi tetap merupakan hak yang dijamin, tetapi bukan hak yang bersifat absolut.
Erwin kemudian melakukan studi perbandingan dengan sejumlah negara dan memilih Vietnam sebagai salah satu objek kajian. Menurutnya, Vietnam memiliki banyak organisasi advokat, tetapi menerapkan mekanisme pengawasan dan kode etik yang terpusat.
Model tersebut dinilai dapat menjadi salah satu referensi bagi Indonesia. Dalam pandangannya, meskipun terdapat banyak organisasi advokat, perlu ada kode etik, dewan kehormatan, dan dewan pengawas yang dapat menjadi mekanisme bersama dalam menangani pelanggaran profesi.
Dalam konstruksi yang ditawarkan, Erwin mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas dan Kehormatan Advokat Nasional sebagai satu lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penegakan kode etik, serta menjatuhkan sanksi terhadap advokat di seluruh Indonesia.
“Saya mengusulkan lembaga tersebut beranggotakan 15 orang yang terdiri atas tujuh advokat, dua akademisi bidang hukum, dua hakim purnabakti, dua tokoh masyarakat, satu jaksa atau penegak hukum purnabakti, serta satu ahli etika profesi,” ungkapnya di sela – sela sidang, Selasa (22/9).
Erwin berharap hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah dan DPR dalam melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Advokat beserta kode etik profesi.
Ia juga mengusulkan adanya standar pendidikan dan kode etik yang lebih jelas, termasuk mekanisme pengawasan terhadap advokat meskipun sistem organisasi tetap menggunakan model multibar.
Di balik keberhasilannya meraih gelar doktor, perjalanan pendidikan Erwin juga menjadi perhatian dalam sidang promosi tersebut.
Erwin disebut sebagai mahasiswa tertua di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ia diketahui pernah menjadi pedagang es keliling sejak sekolah dasar di Medan, Sumatera Utara. Setelah tamat SMA, ia membiayai sendiri pendidikan kuliahnya.
Dalam perjalanan studi S3, Erwin bahkan sempat nyaris menghentikan studinya setelah dua tahun. Dukungan anak dan istrinya menjadi salah satu faktor yang membuatnya terus melanjutkan pendidikan hingga akhirnya berhasil menyelesaikan program doktor.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang juga Ketua Sidang/Penguji, Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, mengatakan usia tidak menjadi penghalang untuk terus menimba ilmu, termasuk bagi mereka yang menekuni profesi advokat.
Menurutnya, program S3 memiliki ketentuan masa studi dan penyelesaian tepat waktu. Ia menyebut Erwin dapat mengikuti seluruh tahapan studi sesuai prosedur dan menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan.
Prof. Putu Gede Arya juga menyebut Erwin menyelesaikan studi pada usia 68 tahun. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan semangat dan stamina yang kuat karena proses pendidikan doktoral tidak hanya membutuhkan kemampuan finansial, tetapi juga ketahanan mental dalam menjalani seluruh proses belajar.
Ia juga menekankan pentingnya penguasaan ilmu bagi seorang advokat. Menurutnya, advokat sebagai bagian dari penegak hukum memiliki peran memberikan keseimbangan dalam proses penegakan hukum.
Karena itu, seorang advokat membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang memadai ketika berhadapan dengan penegak hukum maupun ketika menguji kebenaran dalam memberikan pembelaan kepada klien.
Ketua PT Denpasar Apresiasi Semangat Erwin
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum, yang menjadi Penguji Eksternal, turut mengapresiasi keberhasilan Erwin menyelesaikan pendidikan doktor di usia 68 tahun.
Ifa mengaku telah lama mengenal Erwin. Ia mengaku terkejut ketika Erwin datang dan memintanya menjadi penguji dalam sidang promosi doktor tersebut.
Menurut Ifa, semangat Erwin untuk menyelesaikan pendidikan di usia tersebut merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Ia juga menilai terdapat sejumlah analisis dalam disertasi Erwin yang layak mendapat perhatian.
Ifa mencontohkan bagaimana Erwin menganalisis ketentuan hukum tertentu secara mendalam sehingga menghasilkan pembahasan yang dinilainya menjadi salah satu bagian penting dari karya tersebut.
Atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan doktor tersebut, Erwin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi advokat yang disebutnya memberikan dukungan, di antaranya Wamenko Otto Hasibuan, Ketua Umum Peradi Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M, rekannya Hotman Paris Hutapea, Ketua Umum AAI Prof. Dr. KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, dan Ketua Umum Peradi Profesional Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. serta sejumlah tokoh besar lainnya yang tidak dapat disebutnya satu persatu.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

