Balinetizen.com, Denpasar
Meski dinilai beritikad baik untuk meningkatkan taraf hidup pekerja, usulan tersebut memicu polemik mengenai kesiapan kondisi perekonomian daerah.
​Sikap kritis datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali, IGK Kresna Budi, ia menegaskan bahwa penyesuaian UMP tidak bisa diputuskan hanya berpatokan pada niat baik, melainkan wajib berdasar pada kajian statistik yang matang serta realitas di lapangan.
​Menurutnya, pemaksaan kenaikan upah di tengah pemulihan ekonomi justru berisiko menjadi bagi dunia usaha di Bali.
​Kresna Budi menilai, karakteristik perekonomian Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata sangat rentan terhadap goncangan. Jika penyesuaian UMP dipaksakan tanpa melihat kondisi kemampuan pengusaha, jurang ketimpangan justru akan semakin lebar.
​”Kenaikan UMR itu tidak semerta-merta harus dilakukan. Tetap memakai kajian, kan data statistik. Apalagi tiap wilayah itu pendapatannya berbeda. Justru daerah pariwisata ini kalau UMR naik tinggi, rakyat yang di bawah itu sulit ngejar. Jarak antara yang mampu dan tidak mampu akan sangat jauh,” ujar Kresna Budi, ditemui usai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Bali, Senin (14/9).
​Ia juga mengingatkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang membayangi sektor swasta jika beban biaya tenaga kerja meroket melebihi batas kemampuan operasional usaha.
​Kresna Budi menilai tudingan bahwa status Bali sebagai destinasi pariwisata internasional harus berbanding lurus dengan UMR tinggi dinilai belum sepenuhnya tepat. Ia pun membeberkan bahwa tingkat hunian (occupancy rate) hotel di Bali saat ini belum merata.
​Ia menjelaskan bahwa sejumlah pengusaha kecil akan tertekan.
“Hotel kelas melati atau akomodasi kecil dengan kapasitas 20 kamar kerap hanya terisi sebagian kecil, sehingga sulit dibebani biaya gaji tinggi,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Bali ini.
​Penyesuaian pendapatan pekerja juga dinilai akan naik secara alami jika target kunjungan wisatawan didongkrak naik, dari rentang 7 juta menjadi 15 juta wisatawan.
Ia menilai peningkatan kapasitas pintu masuk Bali melalui pembangunan bandara dan penambahan fasilitas dinilai sebagai kunci utama memutar roda ekonomi secara berkelanjutan.
​”Daripada memaksakan skema kenaikan UMR yang belum realistis, kita mendorong Pemerintah Daerah Bali untuk memprioritaskan alokasi anggaran ke sektor-sektor ekonomi riil,” tandasnya.
​Sekedar informasi, sekitar 60% masyarakat Bali tercatat masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan, dan UMKM. Penguatan pada sektor-sektor inilah yang dinilai lebih efektif menaikkan daya beli masyarakat kelas bawah secara langsung.
​Selain itu, Golkar juga mendorong regulasi khusus agar Bali memperoleh fleksibilitas otonomi daerah untuk mengelola potensi wisata dan pendapatannya secara mandiri.
​”Bukan masalah saat yang tepat atau tidak. Yang terpenting ada evaluasi penggunaan anggaran untuk perbaikan ekonomi riil masyarakat. Kalau ekonomi tumbuh, dengan sendirinya pendapatan masyarakat akan naik,” pungkasnya.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)