Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya
Balinetizen.com, Buleleng
Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom menyampaikan bahwa kedepan dalam penyusunan APBD, baik Induk maupun Perubahan agar dirancang lebih realistis. Ungkapan tersebut di dilontarkan guna menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, yang diselenggrakan di Ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng, pada Selasa (10/6/2025).
Hadir dalam rapat tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang tergabung dalam Badan Anggaran, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Buleleng,Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim Ahli serta undangan lainnya
Lebih lanjut dikatakan dalam rancangan APBD tahun 2025 dinilai masih perlu adaya penyempurnaan dan koordinasi lebih lanjut, terutama terkait dengan penggunaan silpa terarah yang dipasang untuk silpa bebas, mengingat terkait dengan pemanfaatan silpa diawal memiliki resiko.
“Lebih baik nanti dalam perubahan penggunaannya baru kita tentukan setelah diaudit dari BPK, sehingga kita tahu hal apa yang kita bisa perioritaskan terkait penggunaan dan silpa tersebut” ucap Ngurah Arya.
Terkait dengan postur anggaran, diakui memang terdapat lonjakan dari sisi belanja pegawai sekitar 56 persen. Hal ini terjadi, menurut dia mengingat peningkatan tersebut dialokasikan untuk belanja gaji pegawai PPPK yang sebelumnya dipergunakan untuk belanja gaji tenaga kontrak, sehingga otomatis perlu ditambah lagi anggarannya” jelasnya.
Menjawab pertanyaan dari Anggota terkait adanya peningkatan pendapatan dari pos pendapatan lain-lain yang sah hingga mencapai Rp 27 miliar, kata Ngurah Arya sesuai dengan penjelasan dari TAPN memang ada peningkatan yang cukup signifikan. Mengingat adanya pengembalian silva dari KPU dan Bawaslu serta dari sumber-sumber lain yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh TAPD.
“Kedepan, kami berharap semua rancangan terkait APBD agar direncanakan dengan baik, melihat kondisi penurunan pendapatan yang bersumber dari pemerintah Provinsi saat ini. Jadi dengan kondisi itu, diharapkan rancangan APBD lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat penting dan mendesak untuk keperluan dasar masyarakat,” pungkas Ngurah Arya. GS
