Balinetizen.com, Buleleng
Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Buleleng, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi didampingi para anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Buleleng memberikan saran kepada Bupati Buleleng, dr I Nyoman Sutjidra Sp,OG, untuk menunda pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN).
Hal tersebut terungkap saat refleksi akhir tahun 2025 kinerja DPD II Partai Golkar Buleleng di Warung Bangkah Bali Dive, Desa Pacung Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pada Sabtu (27/12/2025).
“Nahhh… alternatifnya, kami usulkan pemotongan atau pengurangan jatah dana hibah anggota DPRD Buleleng,” ucap Kresna Budi menegaskan.
Menurut dia, pemotongan TPP ASN berpotensi mempengaruhi kinerja serta berdampak terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Buleleng.
“Jadi saran atau usul kani kepada Bupati Buleleng, agar tidak memangkas TPP ASN. Hal ini, sudah disampaikan lengkap beserta potensi dan dampaknya,” ucap Kresna Budi.
Iapun berharap usul maupun saran yang disampaikannya itu, nantinya dipertimbangkan terkait dengan kebijakan yang dilakukan dengan alasan penyesuaian fiskal dan efisiensi anggaran. Yangmana hal ini, akan berpotensi terhadap kesejahteraan ASN serta kualitas pelayanan publik.
“Dari sejumlah obrolan, kebanyakan ASN hanya mengandalkan TPP itu, karena gaji pokok mereka sudah habis nyicil bank, misalnya dipakai menbeli rumah dan sevagainya. Dan belum lagi memenuhi tuntutan biaya kuliah anak-anak, serta keperluan belanja harian,” ujar Kresna Budi.
Dikatakan, apabila pemotongannya terlalu besar, maka para ASN bisa merasa kurang dihargai, kurang nyaman. Sehingga dampaknya nanti berantai. Dimana pelayanan melambat, inovasi menurun, dan kepuasan publik ikut terpengaruh.
“Bisa jadi dampaknya berantai, karena ASN merupakan salah satu motor perputaran ekonomi di kota dan di pedesaan. Terutama di sektor konsumsi rumah tangga. Artinya pemotongan pendapatan mereka otomatis menekan belanja di warung, UMKM, transportasi, hingga sektor jasa lainnya,” jelasnya.
Langkah alternatif, Kresna Budi mengusulkan pengurangan dana hibah dewan serta hibah bupati dan wakil bupati.
“Dalam hal ini, pemotongannya supaya seimbang, dan porsinya sama-sama dikurangi. Baik hibah anggota dewan maupun Bupati Buleleng. Jadi apa yang sudah kami sarankan itu, kini tinggal menunggu jawaban, sembari berdoa,’ mudah-mudahan sarannya itu bisa dipertimbangkan oleh Bupati Buleleng,” pungkas Kresna Budi yang juga Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali ini. GS