Antrean Beras : ILustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Elegi kemiskinan, kemiskinan yang “dipamerkan”, dijadikan alat politik dengan memanipulasikannya, dengan aneka ragam manuver politik berlabel bantuan untuk tujuan kekuasaan. Dana perlindungan sosial dalam APBN 2024 senilai hampir Rp.500 T, bagian dari elegi kemiskinan ini.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik, Jumat 8 Maret 2024.
Seorang pengamat politik berseloroh, siapapun yang maju dalam kompetisi politik dengan “banjir” sumber daya negara hampir mendekati Rp.500 T, pasti memenangkan pertarungan. Tetapi jangan ditanya kualitas pemenangan tersebut dari sisi: kewarasan berpikir, etika publik dan juga ketaatan pada hukum.
Dikatakan, pada sisinya yang lain, dari sisi nilai-nilai kemanusiaan, rasa keadilan, “pameran” kemiskinan yang dimanipulasi ini, menyisakan rasa perih, rasa duka dan juga rasa malu, akibat dari begitu rendahnya keadaban publik penguasa.
“Singkat cerita, Pemilu yang baru saja berlalu, membuka kotak pandora kemiskinan di negeri ini, dengan jumlah penduduk miskin 10 persen, setara dengan 27 juta orang, jika dipergunakan angka garis kemiskinan pengeluaran orang per hari Rp.18 ribu,” kata I Gde Sudibya.
Dikatakan, jika menggunakan ukuran Bank Dunia 2 dolar AS pengeluaran per orang per hari diperoleh angka empat kali lipat, setara dengan 108 juta orang miskin.
Menurutnya, jumlah orang miskin yang sangat banyak, yang jika dikaitkan dengan data 80 persen pemilih rata-rata kelas 7, tidak tamat SMP, memberikan gambaran bagaimana mayoritas pemilih di negeri ini rentan dimanipulasi atas nama negara dengan uang negara. Ironinya uang negara ini, secara konstitusional hak mereka untuk menerimanya.
“Ketidaktahuan mereka secara politik, telah dimanipulasi secara politik untuk tujuan kekuasaan, “berbaju” demokrasi prosedural,” katanya.
Dikatakan, Elegi kemiskinan ini, membuka tabir penyebab kemiskinan: kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.
Menurutnya, kemiskinan laten yang terjadi akibat struktur ekonomi dan politik yang tidak adil, yang membuat mereka nyaris tidak mungkin keluar dari “kubangan” kemiskinan turun temurun.
“Kemiskinan struktural melahirkan kemiskinan kultural, “sistem nilai” yang melekat pada orang-orang yang kalah (the lossers), seperti: malas, tidak berani mencoba, pesimis, berpikir negatif,merasa menjadi korban keadaan (victimism),” kayanya.
“Di banyak negara otoriter di Afrika, elegi kemiskinan ini “dipelihara”, sehingga suara kaum miskin yang mayoritas ini selalu dimanfaatkan untuk tujuan kekuasaan,” ujarnya.
Menurutnya, sumber daya alam (SDA) yang kaya “dijarah” bagi lapisan tipis elite, tetapi rakyatnya tetap miskin dan alamnya semakin hari semakin rusak.
Dikatakan, eksploitasi alam yang kaya nir empatikepada rakyat ini,dilakukan elit penguasa korup bekerja sama dengan jaringan korporasi global. Di banyak negara Afrika, kekayaan SDA bukan BERKAH tetapi menjadi KUTUKAN buat rakyat.
“Mereka tetap miskin, SDA nya terkuras dan “dijarah”, alamnya rusak, dan tidak ada lagi yang dapat diwariskan ke generasi berikut,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik. (Adi Putra)