Balinetizen.com, Denpasar
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Bali Tahun 2025 tumbuh tinggi pada kisaran 6,68-6,83 persen, sementara angka kemiskinan ditarget rendah pada kisaran 2,23-2,73.
Target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut dimaksudkan sebagai andil Bali dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,3-5,6% dan menurunkan angka kemiskinan nasional dari kisaran 9% tahun 2024 ini menjadi 6,0-7,0 persen tahun depan.
Dalam desk indikator makro Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian PPN/Bappenas Senin malam, 4 Maret 2024 di Hotel Vasa, Surabaya, Jawa Timur terungkap, capaian pembangunan Bali pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi salah satu dasar perhitungan penentuan target tersebut.
“Capaian pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2022 – 2023 sangat mengesankan, yakni sebesar 6,77 persen,” bunyi pernyataan Bappenas.
Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, perwakilan BPS Provinsi Bali I Made Muriadi Wirawan, dan perwakilan BI Provinsi Bali Wahyu Wijayanto, memberikan argumentasi panjang atas penetapan target tersebut.
Ika Putra mengemukakan, pemasangan target LPE pada kisaran 6,68-6,83 persen dan angka kemiskinan pada kisaran 2,23-2,73 persen bagi Bali itu terlalu optimis dan jauh lebih tinggi daripada target yang ditetapkan Bali. Pemprov Bali memasang target LPE tahun 2025 pada kisaran 5,25-6,25 persen dan target angka kemiskinan 4,06 persen, sedikit lebih rendah daripada angka kemiskinan tahun 2024 yang sebesar 4,25 persen. “Menaikkan LPE dan menurunkan angka kemiskinan seperti yang ditargetkan Bappenas itu tidak mudah. Rasanya sulit untuk dicapai,” kata Ika Putra.
Menurutnya, perlu usaha ekstra keras, kerjasama yang kuat dari seluruh pemangku pembangunan Bali termasuk intervensi dari pemerintah pusat, dan harus ada dukungan kebijakan yang kuat untuk mewujudkannya,” imbuh Ika Putra.
Ketua Tim Neraca Wilayah BPS Provinsi Bali I Made Muriadi Wirawan yang hadir mewakili BPS Provinsi Bali mengemukakan, berdasarkan analisis data BPS, target penurunan angka kemiskinan Bali dari 4,25 persen tahun 2024 ini menjadi berkisar antara 2,23-2,73 persen tahun depan, sangat sulit dicapai. Demikian juga dengan LPE sebesar 6,68-6,83 persen.
Hal itu disebabkan capaian penurunan angka kemiskinan pasca pandemi Covid-19 yang mencapai level 6 persen bukan merupakan gambaran capaian pada kondisi normal seperti sebelum pandemi. Capaian 6 persen itu adalah capaian di saat pemulihan ekonomi pasca pandemi, yang antara lain ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di Badung dan Denpasar yang di atas 6 persen, namun tidak dibarengi oleh daerah lain yang masih berkisar antara 4-6 persen.
Kadek Muriadi menyebutkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Badung dan Denpasar itu ditunjukkan oleh pertumbuhan sektor pariwisata saja, tidak dibarengi oleh sektor lain terutama sektor primer seperti pertanian, peternakan dan lainnya. Jika ingin LPE Bali lebih tinggi, maka pemerintah harus mendorong pertumbuhan sektor selain pariwisata, sekaligus menjalankan tranformasi.
Muriadi juga mengingatkan, data BPS mencatat, angka kemiskinan terendah yang pernah dicapai Bali adalah 3,61 persen pada tahun 2019. Belum pernah ada catatan angka kemiskinan Bali ada pada kisaran 2 persen, sehingga penetapan target angka kemiskinan pada kisaran 2 persen merupakan penetapan yang terlalu optimis.
Wahyu Wijayanto dari BI Provinsi Bali mengatakan, pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Bali masih akan tetap dirasakan hingga tahun depan, khususnya pada sektor jasa, perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, perhubungan dan konstruksi yang belum kembali kepada pola normal.
Bahwa di tahun 2023 LPE Bali tumbuh sebesar 5,71 persen itu bukan cerminan pertumbuhan Bali dalam kondisi normal. Pertumbuhan itu didasarkan pada dasar perhitungan LPE yang rendah pada tahun sebelumnya. Disamping itu, total LPE yang 5,71 persen itu masih didominasi oleh sektor pariwisata saja.
Lebih lanjut Wahyu Wijayanto mengemukakan, pada sector pariwisata Bali, sekitar 56 persen masih belum pulih dibandingkan sebelum pandemi covid-19. Terdapat perubahan perilaku dari para pelaku pariwisata, yakni melakukan efisiensi kapasitas untuk mendatangkan wisatawan untuk tujuan secara keuntungan mendapatkan yang lebih tinggi. Jadi, harus melihat lebih detail pertumbuhan karakteristik perekonomian Bali pasca pandemi. (Dewa Rai Anom)