Fraksi Golkar Dukung Ranperda Insentif Penanaman Modal Demi Investasi Berkelanjutan

0
224
I Putu Sika Adi Putra (Fraksi Golkar)

Balinetizen.com, Badung –

 

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung mendorong APBD yang Realistis dan Pro Rakyat.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung melalui juru bicaranya I Putu Sika Adi Putra, S.H., menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni:

1. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dan

2. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pandangan umum tersebut dibacakan pada Selasa (4/11/2025) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung.
Fraksi pohon beringin ini menyoroti bahwa pendapatan daerah Badung secara nominal terus meningkat, dengan kenaikan tajam sebesar 52% dari tahun 2023 ke 2024, kemudian diproyeksikan naik lagi 10,3% di tahun 2026.

Namun, rasio realisasi terhadap pagu mengalami penurunan konsisten, dari 89,98% (2023) menjadi 63,24% (2025), menurut data Portal SIKD Kemenkeu.

“Tren ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, baik dari sisi efektivitas pemungutan pajak maupun fluktuasi sektor pariwisata,” ujar Sika Adi Putra, Selasa (4/11/2025).

Golkar menilai, target Rp12,38 triliun pada 2026 berpotensi meleset jika tidak dibarengi langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, termasuk diversifikasi sumber ekonomi agar tidak bergantung pada sektor pariwisata.

Fraksi Golkar mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Badung yang berani mengambil kebijakan pinjaman daerah senilai Rp1,38 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan ini disebut sebagai bentuk kepemimpinan visioner yang menempatkan pinjaman bukan sebagai beban, melainkan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Badung.

Meski demikian, Golkar mengingatkan pentingnya disiplin fiskal dan kehati-hatian agar rasio pembayaran utang tetap dalam batas aman, serta tidak mengganggu belanja produktif.

Dengan total belanja daerah sebesar Rp13,29 triliun, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan sektor wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Selain itu, belanja hibah, bantuan sosial, dan pegawai diminta dikelola secara proporsional untuk menjaga keseimbangan fiskal.

Baca Juga :  Hari Pertama PPKM Darurat, Kapolri Tinjau Penyekatan Hingga Vaksinasi Massal

Golkar juga menekankan pentingnya keadilan fiskal dalam belanja transfer Rp2,17 triliun lebih, agar mencerminkan kontribusi nyata setiap wilayah terhadap pembangunan daerah.

Fraksi Golkar menyoroti tantangan kompleks di Badung sebagai pusat pariwisata Bali, antara lain kemacetan di Kuta, Seminyak, dan Nusa Dua, masalah pengelolaan sampah, penerangan jalan umum yang belum optimal, serta maraknya trek-trekan liar di Kuta Selatan.

“Masalah-masalah ini mencerminkan tantangan sosial dan tata kelola yang harus diatasi secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegas Fraksi Golkar.

Selain membahas APBD 2026, Fraksi Golkar juga memberikan pandangan positif terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Golkar menilai regulasi ini penting untuk mendorong investasi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Badung.

Namun, pihaknya mengingatkan agar insentif diarahkan secara selektif, tidak hanya untuk sektor pariwisata, tetapi juga bagi pertanian modern, industri kreatif, dan padat karya yang menyerap tenaga lokal.

“Kriteria pemberian insentif harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan lingkungan, bukan semata nilai investasi,” ujar Sika Adi Putra.

Fraksi Golkar juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, termasuk publikasi daftar penerima insentif dan pembentukan tim evaluasi independen yang melibatkan unsur akademisi dan masyarakat sipil.

Golkar menekankan agar pemberian insentif investasi selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Badung, guna mencegah alih fungsi lahan berlebihan.

Prinsip “spatial justice” atau keadilan ruang harus diterapkan, di mana investasi diarahkan ke kawasan yang sesuai peruntukan dan tidak menimbulkan dampak ekologis negatif.

“Dengan kebijakan yang terukur dan berwawasan lingkungan, Badung dapat menumbuhkan investasi yang hijau, adil, dan berkelanjutan,” ujar Fraksi Golkar menutup pandangannya.(ids)

Baca Juga :  Empat Poin Pembicaraan Presiden Jokowi dengan Pengusaha PEA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here