Balinetizen.com, Denpasar
Ketidakpercayaan publik (social distrust) terhadap Presiden begitu tinggi, dari kalangan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil, puluhan kampus dan bagian masyarakat yang peduli terhadap masa depan demokrasi.
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya, pengamat politik dan kebijakan publik, Kamis (8/2/2024), menanggapi aksi demo mahasiswa untuk pemakzulan Presiden Jokowidodo.
Menurut Gde Sudibya, aksi demo mahasiswa, karena politik dinasti yang anti demokrasi, Jokowi dan keluarga, telah menjadi “musuh bersama” publik -common enemy-, sehingga tuntutan pemaksulan Jokowi, menjadi tuntutan politik yang tidak terelakkan.
Dikatakan, tuntutan ini, sebut saja sebagai parlemen jalanan, merupakan signal ke DPR untuk melakukan tindakan politik dan hukum sesuai koridor konsitusi.
“Kerasnya ketidakpercayaan publik terhadap Presiden, sudah tentu publik mempertanyakan keakuratan hasil survei yang selama ini digembar-grmborkan oleh orang-orang sekitar Presiden, yang menyatakan kepuasan publik terhadap pemerintahan ini sekitar 80 persen,” katanya.
Dikatakan, jangan-jangan sejarah politik akan terulang kembali mirip situasi di menjelang berakhirnya pemerintahan Orba. 29 Mei 1997 Pemilu terakhir era Orba berlangsung, satu tahun kemudian 21 Mei Pak Harto “lengser keprabon”, 7 Juni 1998 Pemilu berlangsung kembali.
“Sejarah sering mengajarkan, banyak negara bangsa tidak mau belajar dari sejarah itu sendiri,’ kata I Gde Sudibya, pengamat politik dan kebijakan publik. (Adi Putra)