Balinetizen.com, Denpasar
Forum Warga Setara (ForWaras) bersama 46 organisasi dan individu mengecam pernyataan bernuansa rasis yang dilontarkan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Bali Kombes Pol Soelistijono pasca demonstrasi warga di Denpasar pada 30 Agustus 2025.
ForWaras menilai pernyataan pejabat publik tersebut berbahaya karena berpotensi memecah solidaritas warga, mengaburkan substansi tuntutan demokratis, serta melegitimasi tindakan represif aparat.
Aksi unjuk rasa di Bali sendiri digelar sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai menyulitkan rakyat, di antaranya:
Kenaikan tarif pajak hingga 3.569 persen di Badung melalui Perbup Nomor 11 Tahun 2025.
Buruknya pengelolaan sampah dan persoalan kemacetan.
Alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan pariwisata.
Tingginya biaya hidup yang tidak sebanding dengan upah pekerja.
Namun, alih-alih merespons substansi tuntutan warga, sejumlah pejabat publik justru mengaitkan aksi dengan isu identitas. Gubernur Bali I Wayan Koster menyebut sebagian besar peserta aksi yang diamankan bukan ber-KTP Bali, sementara Karo Ops Polda Bali Kombes Pol Soelistijono menyinggung bahwa para demonstran “bukan orang Bali jika dilihat dari namanya.”
“ForWaras menegaskan bahwa pernyataan seperti itu bertentangan dengan Pancasila, melanggar prinsip kesetaraan warga negara, dan berpotensi menimbulkan diskriminasi serta konflik horizontal,” demikian pernyataan resmi ForWaras yang diwakili oleh Aktivis I Nyoman Mardika, di Kantor LBH Bali, Selasa (2/9/2025).
Karena itu, ForWaras mendesak:
1. Kompolnas dan Propam Polri untuk memeriksa serta memberi sanksi terhadap Karo Ops Polda Bali dan jajaran aparat yang terlibat.
2. Ombudsman RI untuk melakukan pemeriksaan maladministrasi terhadap Gubernur Bali dan Karo Ops Polda Bali.
3. Pemerintah pusat dan DPR RI untuk menghentikan sikap anti kritik serta memastikan kebebasan berpendapat warga negara.
ForWaras juga menekankan bahwa sejarah perjuangan rakyat Bali selalu dilandasi semangat melawan ketidakadilan tanpa sekat identitas, sebagaimana terlihat dalam berbagai peristiwa puputan melawan kolonialisme.
“Rakyat Bali dan seluruh Indonesia harus memperkuat solidaritas untuk melawan rasisme dan politik pecah belah. Suara rakyat adalah suara keadilan,” tutup ForWaras.
Dukungan 46 Organisasi dan Individu
Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 46 organisasi dan individu, di antaranya YLBHI-LBH Bali, Komunitas Taman 65, Koalisi Berhak Bergerak, KIKA Bali, Women’s March Jakarta, hingga akademisi dan advokat independen.
Sebelumnya, pernyataan Karo Ops Polda Bali Kombes Pol Soelistijono viral di media sosial. Ia mengatakan:
“…ada 130 orang yang diamankan dari kemarin sampai dengan pagi dini hari. Kalau kita lihat data nama itu, memang KTP-nya sebagian besar banyak sudah di Bali, tapi bukan orang Bali yang banyak. Karena kita semua yakin kalau yang asli dari Bali tidak mau membuat kekacauan, keributan, di Provinsi Bali. Itu fakta setelah kita lihat dari data yang diamankan oleh jajaran, selain oleh Brimob, dan sekarang dilakukan pemeriksaan oleh jajaran Reserse. KTP-nya kalau kita lihat namanya…”
(Jurnalis : Tri Widiyanti)