Balinetizen.com, Denpasar-
Gubernur Bali Wayan Koster mengajak bupati dan wali kota sepulau dewata itu untuk memenangkan Ganjar Pranowo selaku bakal capres PDIP pada Pilpres 2024 mendatang.
Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali menyampaikan hal tersebut, saat memberikan sambutan di acara ‘Temu Budaya Jawa-Bali untuk Indonesia Raya’ yang bertempat di Hotel Prime Plaza, Sanur, Denpasar Selatan, pada Jumat (16/6) sekitar pukul 16.00 WITA.
Netizen dari Jakarta dan Pendukung setia Ganjar Pranowo menyikapi statemen Wayan Koster ini justru bisa merugikan Ganjar Pranowo sendiri. Sebab, pendukung Ganjar tidak hanya dari kader PDI Perjuangan. Malah pendukung Ganjar di Bali lebih banyak di luar kader PDI Perjuangan.
“Apa kebijakan gubernur begini malah tidak menunjukan sifat netral karena kepala daerah milik rakyat bukan milik partai. Takutnya ini jadi contoh para kepala daerah lainya,” kata Netizen pendukung militan Ganjar.
Sementara itu, Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali 1999 – 2004 mengatakan, kampanye terlalu dini, melanggar etika politik dan juga aturan Pemilu.
“Popularitas Mas Ganjar Pranowo yang kini sedang di puncak bisa dirugikan. Gubernur Bali tidak cakap berpolitik, ” tambah Jro Gde Sudibya “juru bicara” spiritualisme intelektual Sang Putra Fajar kepada Metrobali.com pada Minggilu 18 Juni 2023 di Denpasar.
Dikatakan, sebelumnya Wayan Koster pernah melakukan blunder, menolak kehadiran Tim U20, yang merupakan ranah kewenangan Presiden.
Menurut pengamat politik ini, banyak kebijakan Koster yang dinilai blunder, yang terakhir rencana pelarangan turis mendaki gunung, dengan alasan kesucian.
Dikatakan, keputusan terburu-buru tanpa kajian mendalam, padahal penentuan kriteria kesucian sebuah tempat adalah kewenangannya ada pada Majelis Umat Hindu yakni PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia).
“Semestinya Gubernur mawas diri terhadap kewenangannya yang “nyleneh” yang bisa merugikan citra Bali sebagai DTW dunia,” kata pengamat kebijakan publik Jro Gde Sudibya.
“Gubernur Bali Wayan Koster semestinya bersifat netral, karena sosok gubernur adalah mewakili kepentingan umum. Sehingga ungkapan filosofis yang terkenal: “Demikian pengabdian kepada negara dimulai, kesetian pada partai berakhir,” Gambaran dari sikap kenegarawanan. Bukan sebaliknya,” katanya sebagaimana ucapan Pak Hatta di tahun-tahun awal kemerdekaan, dengan mengutip pendapat Filosof Jerman Schler, “suatu abad besar telah lahir, namun ia (abad itu) hanya menemukan manusia-manusia kerdil,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, sebagai Gubernur yang berasal dari partai yang mengusung ideologi pemikiran Soekarno, semestinya meniru kebesaran (greatness) kepemimpinan Soekarno, yang memegang teguh kejujuran (fairness) dan berlaku adil dalam kompetisi politik.
Masih menurut Jro Gde Sudibya, sejarah mencatat Pemilu pertama tahun 1955, oleh sejumlah pengamat dinilai sebagai pemilu paling bersih, fair, berkeadilan, dibandingkan dengan pemilu-pemilu berikutnya. Contoh dari kebesaran kepemimpinan Soekarno. (Adi Putra)