Balinetizen.com, Denpasar
Laju inflasi di Provinsi Bali mencatatkan tren positif pada pertengahan tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali per 3 Agustus 2026, Bali mengalami deflasi bulanan sebesar -0,51% (mtm) pada Juli 2026. Kondisi ini berbalik arah dibanding bulan Juni 2026 yang sempat mencatat inflasi 0,71% (mtm).
​Pemicu utama deflasi bulanan ini adalah masuknya masa panen raya untuk sejumlah komoditas hortikultura utama, seperti bawang merah dan aneka cabai, baik di wilayah Bali maupun secara nasional.
​Secara tahunan, tingkat inflasi Provinsi Bali mengalami penurunan signifikan dari 3,27% (yoy) pada Juni menjadi 2,42% (yoy) pada Juli 2026. Angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 2,88% (yoy), sekaligus mengukuhkan posisi Bali tetap aman di dalam rentang sasaran target nasional 2,5±1%.
​Secara spasial, seluruh dari 4 Kabupaten/Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mencatatkan deflasi bulanan pada Juli 2026:
​Kabupaten Buleleng: Deflasi bulanan terendah -0,91% (mtm) | Inflasi tahunan 1,89% (yoy)
​Kabupaten Badung: Deflasi bulanan -0,59% (mtm) | Inflasi tahunan 2,04% (yoy)
​Kabupaten Tabanan: Deflasi bulanan -0,56% (mtm) | Inflasi tahunan 2,54% (yoy)
​Kota Denpasar: Deflasi bulanan -0,30% (mtm) | Inflasi tahunan 2,77% (yoy)
​Penurunan harga bahan pangan menjadi pendorong utama deflasi Juli 2026, khususnya pada komoditas cabai rawit, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, dan buncis.
​Namun, laju deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga pada beberapa sektor lain, seperti bensin, beras, serta penyesuaian biaya pendidikan (biaya sekolah TK, SD, SMP, hingga SMA) menyambut tahun ajaran baru.
​Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan apresiasi atas sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali melalui pemantauan harga rutin dan intensifikasi operasi pasar.
​Ke depan, BI memetakan beberapa risiko yang perlu diwaspadai:
​Lonjakan permintaan barang/jasa akibat high season wisatawan mancanegara (Juli–September).
​Cuaca ekstrem dan potensi El Nino kuat yang berisiko mengganggu produksi pangan.
​Tingginya biaya logistik dan angkutan barang global yang menekan harga barang impor.
​Guna mengantisipasi risiko tersebut, BI dan Pemerintah Daerah terus memperkuat framework 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Implementasi nyatanya diwujudkan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026, mencakup Gerakan Pangan Murah (GPM), optimalisasi kerja sama antardaerah (KAD) via Perumda Pangan, hingga fasilitasi distribusi pangan.
​Melalui langkah proaktif ini, inflasi Provinsi Bali sepanjang tahun 2026 diproyeksikan tetap stabil terkendali dalam sasaran target 2,5%±1%. (RLS)