Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Krisis iklim, krisis lingkungan begitu nyata, jika kita menyimak pidato Sekjen PBB dalam Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia di Mesir, Juni 2022.
Hal itu dikatakan, Jro Gde Sudibya, pengamat: lingkungan, kebudayaan dan kecenderungan masa depan, Rabu 4 Juni 2025 di Denpasar.
Antonio Guterres menyatakan, krisis iklim telah menghantarkan umat manusia ke jalan tol Neraka Iklim. Ucapan tanpa tedeng aling-aling, akan bahaya besar menimpa manusia dan alam, kalau krisis iklim dalam bentuk pemanasan global tidak ditangani secara serius.
Dalam konteks Bali, kata Jro Gde Sudibya, krisis iklim begitu nyata, bencana alam hidrologi lebih sering terjadi, banjir, longsor dan sejenisnya.
” Tidak lagi mengherankan Bali diterjang banjir bandang di bulan Oktober, sasih kapat, yang di masa lalu, bulan terkering bagi Bali,” katanya .
Bersadasarkan data Google, suhu Permulaan Bali dalam 70 tahun terakhir, 1950 – 2020, 1,9 derajat celsius, menurut Kesepakatan Paris (2015), jika suhu permukaan bumi di atas 1,6 derajat celsius, manusia mengalami kesulitan dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.
Dikatakan, alih fungsi lahan terus berlangsung di kawasan hutan utama: Gunung Agung, Batukaru, Penulisan (Kintamani Utara), Pengejaran (Kintamani Barat).
” Gelombang pasang menghantam lebih keras pantai Timur – Selatan Bali, mulai dari: Padangbai, Watu Klotok, Lebih, Purnama sampai Padang Galak. Ekosistem pada 4 danau: Batur, Beratan Buyan, Tamblingan semakin rusak parah. Soal waktu saja akan melahirkan krisis pasokan air di Bali,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, dalam kenyataan, kebijakan pembangunan yang pro pembangunan fisik, 44 proyek pembangunan fisik yang menjadi kebanggaan, tidak bersahabat dengan lingkungan dan bahkan merusak lingkungan, dengan “memuja” pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, krisis dalam pengelolaan sampah, kemacetan lalu lintas yang akut (mengotori udara), intensitas banjir yang semakin sering, dengan “magnitude” yang membesar, gambaran dari strategi pembangunan yang tidak bersahabat dengan lingkungan -unfriendly enviromental development-
“Visi tentang pembangunan yang tidak membumi, sekadar “mengukir” lapisan abstrak rokhani, sarat himbauan, sudah semestinya diganti dengan penegakan etika lingkungan yang membumi,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, perlu program penyelamatan Hutan, Danau, DAS, yang terukur dengan indikator kinerja yang jelas -key performance indicators-, menjadi komitmen eksekutif – legislatif di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Menurutnya, Gerakan Swadaya Masyarakat untuk penyelamatan lingkungan terus ditumbuh-kembangkan. Berdasarkan fakta lapangan, desa-desa yang merawat alam, budi daya pertanian dan perkebunannya berjalan baik, ternyata lebih sejahtera dibandingkan desa-desa lainnya.
“Politik seremoni yang sarat pencitraan, diganti dengan program aksi nyata, berbasis Peta Jalan Penyelamatan Alam Bali. Selebriti bukan aksi di media sosial, tetapi aksi nyata di tengah sawah yang berlumpur, kebun yang memerlukan pengelolaan lebih baik, hutan, danau, DAS, wilayah pesisir yang memerlukan sentuhan penyelamatan,” kata Jro Gde Sudibya, pengamat: lingkungan, kebudayaan dan kecenderungan masa depan.
Jurnalis Nyoman Sutiawan