Balinetizen.com, Jakarta
Hubungan Keuangan Pusat – Daerah Memburuk, Punya Potensi Terjadinya Pembrontakan PRRI Permesta tahun 1957 – 1961.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat kebijakan publik, Senin 28 September 2026.
Jro Gde Sudibya setuju 100 persen dengan pendapat dari peneliti dari Celios ini.
Dikatakan, melalui Inpres Januari 2025 atas nama efisiensi anggaran dana transfer daerah dipotong sekitar 20 persen tahun 2025 dan 24 persen tahun 2026 senilai Rp.200 T, yang dipindahkan alokasinya sebagian besar untuk MBG.
Menurut Jro Gde Sudibya, dana MBG tahun 2026 Rp.280 T, dikoreksi dari angka sebelumnya Rp.325 T. Dana Rp.200 T belum termasuk dana bagi hasil bagi daerah.
Dikatakan, sebanyak 548 kabupaten, kota anggarannya berdarah-darah, memotong, menunjang pembayaran pendapatan P3 K, dari guru honorer dan tenaga pelayanan kesehatan.
“Inpres atas nama efisiensi ini, bentuk nyata dari resentralisasi kebijakan fiscal, bertentangan dengan semangat reformasi tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah,” katanya.
Dikatakan, kebijakan ugal-ugalan ini hanya lanjutan saja dari UU Cipta Kerja yang liberal kapitalistik, dengan resentralisasi kebijakan yang ekstrem dengan sistem OSS (One Singgle Sistym) tanpa melibatkan daerah.
Menurutnya, banyak proyek kontroversial yang merusak alam, menimbulkan kemacetan akut tanpa sepengetahuan daerah.
“Dengan sistem OSS, pengalaman pengusaha di Bali, biaya pengurusan proyek tidak menjadi lebih murah, tetapi justru lebih mahal harus membayar “kick back” bagi para “calo” yang dekat dengan kekuasaan,” katanya .
Dikatakan, sentralisme semakin parah dalam program Kopdes Merah Putih, dana desa tahun 2026 Rp.60 T, dipotong oleh Kementrian Keuangan untuk mendanai Kopdes.
“Akibatnya proyek infrastruktur perdesaan yang menjadi pengungkit ekonomi perdesaan turun tajam,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, kondisi semakin parah, dana kredit Kopdes dari Himbara Rp.240 T dengan jaminan 4 tahun anggaran dana desa.
Dikatakan, dari sisi manajemen perbendaharaan negara, seluruh dana desa terserap proyek Kopdes selama 4 tahun ke depan.
“Sentralisme terhadap daerah yang kejam, lebih kejam dari era tahun 1950’an, yang memicu pembrontakan PRRI Permesta di Sumatera Barat, 1957 – 1961,” katanya.
Dikatakan, salah satu tokoh pembrontakan Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo.
Dikatakan, bangsa ini tidak mau belajar dari sejarah, sehingga berlaku pribahasa “hanya srigala jatuh ke lubang yang sama berkali-kali.
Menurutnya, kondisi keuangan negara memburuk, hubungan Pusat – Daerah juga memburuk, tetapi Kabinet 109 menteri dan wamen dan juga DPR diam seribu bahasa.
“Terjadi kemunduran demokrasi yang luar biasa -democratic set back- menuju tidak saja otoritarianisme tetapi juga totalitarianisme,” katanya.
Jurnalis Nyoman Sutiawan