Ilustrasi
Balinetizen.com, Buleleng
Isu Bandara Bali Utara kembali mencuat di media mainstream dan media sosial menjelang Pilkada Serentak di Pulau Dewata ini. Isu ini merupakan komoditas Politik Lima Tahunan.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan Bali, putra Den Bukit, Selasa 3 September 2024.
Menurut I Gde Sudibya, ada beberapa catatan untuk proyek Bandara Bali Utara yang kini dijadikan isu seksi oleh salah satu calon Gubernur Bali.
Dikatakan, isu dan rencana bandara Bali Utara harus ada kejelasan Amdal dan studi kelayakan rencana proyek yang kredibel, untuk menghindari bak kata pepatah “membeli kucing dalam karung”, atau hanya sebatas “angin surga” yang berakhir dengan kecewa.
“Semestinya belajar dari proyek bandara Kulon Progo, Yogyakarta dan bandara Kertha Jati, Jawa Barat, tanpa studi kelayakan dan tanpa tender, yang berakibat proyek tidak layak secara ekonomi dan menimbulkan beban keuangan bagi pemerintah,” katanya seraya menambahkan ke dua proyek ini, tidak jelas kemanfaatannya bagi ekonomi lokal.
Dikatakan, jika proyek didanai dengan dana dari China, menyimak pengalaman hilirisasi Nikel di Sulawesi Tengah, dampaknya buat Indonesia tidak lebih dari 10 persen, 90 persen masuk ke China.
Dimana, kata dia, tenaga kerja China menyerbu Kabupaten Morowali Utara, tenaga kerja lokal nyaris tidak ditampung. Yang nyata, kerusakan lingkungan: sawah, laut, yang merugikan petani dan nelayan.
“Isu proyek jangan dijadikan komoditas politik “bohong-bohongan” menjelang Pilkada yang pada akhirnya merugikan rakyat,” kata I Gde Sudibya. (Sutiawan)

