Jeritan Rakyat Jelata: Kami Tidak Butuh Panggung Politik, Kami Mau Damai dan Sejahtera

0
80

Ilustrasi : Rakyat tercekik tagihan pajak dengan tangan-tangan elit di atasnya.

 

Ada jeritan yang tidak kemana-mana, atau justru ada di mana-mana. Jeritan yang tidak punya panggung, tidak punya buzzer, tidak punya partai, tidak punya oligarki di belakangnya.

Seorang tua membawa pesan jeritan rakyat jelata sampai ke meja Redaksi Metro Bali. Pak tolong kami. Salurkan aspirasi kami di media Metro Bali yang bapak pimpin. Kami tidak bisa melanjutkan usaha kecil. Uang kami sudah habis. Simpanan semakin cekak. Untuk beli makan hari ini kami tak sanggup. Jika kami tidak kerja maka seluruh keluarga kami tak makan.

Jeritan rakyat jelata.

Kami tidak butuh panggung politik. Kami tidak sedang berebut kursi, berebut jabatan, atau berebut proyek. Kami hanya mau satu hal yang sederhana tapi sampai hari ini terasa begitu jauh: damai dan sejahtera.

Tapi kenyataannya, yang bergelimang harta hanya para elit. Elit politik, elit dagang, elit hukum, elit juragan tambang. Sementara rakyat kecil hanya diposisikan sebagai abdi penyumbang pajak.

Pajak kami dipungut setiap hari. Dari gaji yang dipotong sebelum sampai ke tangan. Dari belanja di warung, dari pulsa, dari listrik, dari bensin, dari motor yang kami cicil. Dari semua yang kami makan, kami pakai, kami jalani. Rakyat bayar terus. Negara terima terus. Tapi kesejahteraan itu, kapan giliran kami?

CAMKAN INI!!!

Sebuah foto yang beredar luas di media sosial merangkum jeritan itu dengan kalimat yang telak:

> Kami tidak bersama PRABOWO
> Kami tidak bersama JOKOWI
> Kami tidak bersama GIBRAN
> Kami bukan anak Abah
> Kami bukan anak Banteng
> Kami bukan Bagian Dari Oligarki
> Kami juga bukan bagian dari Antek Asing
>
> Persetan tentang itu semua..
>
> Kami hanya bersama RAKYAT YANG SEMAKIN SUSAH MENCARI KEHIDUPAN
> Kami bersama KORBAN KARHUTLA
> Kami bersama HEWAN YANG KEHILANGAN HABITATNYA
> Kami bersama MASYARAKAT YANG MENJAGA LINGKUNGAN DAN NAFASNYA
> Kami bersama SATWA DILINDUNGI YANG AKAN DIRAMPAS RUANG HIDUPNYA
>
> Dan yang pasti..
>
> Kami adalah ORANG TUA yang MEMIKIRKAN NASIB dan MASADEPAN ANAK KAMI!!!!

Baca Juga :  Liput Pemakaman Pasien Covid-19, Keluarga Korban Keroyok dan Aniaya Wartawan

Itulah posisi rakyat jelata yang sebenarnya. Bukan pro si A, bukan anti si B. Bukan cebong, bukan kampret, bukan ternak siapa-siapa. Kami bukan termul, kami bukan banteng. Kami bersama korban karhutla yang asapnya menyesakkan dada anak-anak kami. Kami bersama hutan yang dibabat, satwa yang kehilangan rumah, masyarakat adat yang menjaga lingkungan tapi justru dikriminalisasi.

Kami adalah orang tua yang setiap malam memikirkan: besok anak kami makan apa, sekolahnya bagaimana, masa depannya ke mana, di negeri yang katanya kaya raya ini.

Data Tidak Berbohong: Rakyat Sudah Setor Triliunan

Kalau rakyat disebut tidak berkontribusi, lihatlah angka ini. Ini bukan opini. Ini data resmi Kementerian Keuangan.
Tahun Realisasi Penerimaan Pajak (Neto) Keterangan
2024 Rp1.932,4 triliun 100,5% dari target, tumbuh 3,5%
2025 Rp1.917,6 triliun 87,6% dari target Rp2.189,3 triliun, shortfall Rp271,7 triliun
2026 (Jan-Okt) Rp1.796,8 triliun 76,2% dari target Rp2.357,7 triliun, tumbuh 23,2% yoy
Penerimaan pajak 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target, tumbuh 3,5% yoy. 4af9

Penerimaan pajak 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun, dengan shortfall sekitar Rp271,7 triliun. a54d

Sementara hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.796,8 triliun, tumbuh 23,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. 11e3

Kalau ditambah bea-cukai dan PNBP, total pendapatan negara 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun. Pada 2025, total pendapatan negara mencapai Rp2.756,3 triliun, dengan penerimaan perpajakan Rp2.217,9 triliun.

Artinya dalam 2 tahun 10 bulan saja, rakyat Indonesia sudah menyetor lebih dari Rp5,6 triliun x 1.000 alias lebih dari Rp5.646 triliun hanya dari pajak saja. Belum termasuk cukai rokok yang dibayar perokok kecil, bea materai, PPN dari setiap belanja, dan pungutan daerah.

Baca Juga :  Berkas Lengkap, 3 WNA Tersangka Pembunuhan Zivan Segera Disidang di Denpasar

Dan ironisnya, tax ratio kita masih hanya 10,08% pada 2024, turun karena harga komoditas dan PPh Badan melemah. Artinya beban itu ditanggung lebih banyak oleh konsumsi rakyat kecil, lewat PPN yang tidak bisa dihindari siapa pun, kaya atau miskin, bayar sama. 107c

Pada 2025 saja, bruto pajak mencapai Rp2.278,8 triliun, tumbuh 3,7% dibanding bruto 2024 Rp2.197,3 triliun. Tapi neto-nya justru minus 0,7%, karena restitusi melonjak. Siapa yang paling banyak dapat restitusi? Bukan rakyat kecil. Mayoritas restitusi PPN di atas 70% dinikmati korporasi. a54d

Elit Kaya, Rakyat Bayar

Inilah yang membuat jeritan itu makin nyaring.

Di atas kertas, negara bilang belanja perpajakan 2025 mencapai Rp530,3 triliun, mayoritas untuk rumah tangga. Tapi di lapangan, rakyat merasakan harga naik, lapangan kerja seret, hutan hilang, tambang meluas, karhutla berulang, dan ruang hidup satwa dirampas atas nama investasi.

Rakyat tidak anti-pembangunan. Rakyat hanya bertanya: pembangunan untuk siapa? Kalau jalan tol dibangun dari pajak kami, kenapa petani digusur? Kalau tambang dibuka dari izin negara, kenapa air kami keruh? Kalau negara untung dari SDA, kenapa anak kami masih susah cari kerja?

Rakyat jelata tidak punya akses ke meja-meja elit itu. Kami tidak diundang ke forum investasi. Kami tidak dapat jatah proyek. Kami hanya dapat tagihan: bayar pajak, bayar retribusi, bayar denda, bayar iuran.

Kami Hanya Bersama Rakyat

Maka biarlah foto itu menjadi penanda: kami tidak bersama siapa-siapa dari elit itu.

Kami bersama rakyat yang semakin susah mencari kehidupan. Kami bersama korban karhutla. Kami bersama hewan yang kehilangan habitatnya. Kami bersama masyarakat yang menjaga lingkungan dan nafasnya. Kami bersama satwa dilindungi yang akan dirampas ruang hidupnya.

Baca Juga :  Ancaman Perang Tarif, Perang Dagang terhadap Ekonomi Global yang Volatile

Dan yang pasti, kami adalah orang tua yang memikirkan nasib dan masa depan anak kami.

Kalau negara mau disebut hadir, jangan hanya hadir saat memungut pajak. Hadirlah saat rakyat sesak napas karena asap, saat hutan ditebang, saat harga pangan naik, saat anak-anak kami butuh sekolah yang layak.

Karena tanpa rakyat jelata yang setiap hari menyetor pajak ini, tidak ada negara, tidak ada elit, tidak ada panggung politik.

Rakyat sudah membayar. Sekarang giliran negara membayar janji: damai dan sejahtera, bukan hanya untuk elit, tapi untuk semua.

Penulis/Editor: Nyoman Sutiawan
Sumber Data: Kemenkeu / APBN KiTa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here