JRO GDE SUDIBYA : JANGAN KORBANKAN RATNA MUTU MANIKAM UNTUK NAFSU SEGELINTIR ORANG!

0
24

Saya membaca tulisan Jro Gde Sudibya tentang Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) bukan sebagai sekadar opini lingkungan. Saya membacanya sebagai peringatan keras, sebagai sirene masa depan yang dibunyikan dari Bali untuk seluruh Indonesia.

Jro Gde tidak sedang marah-marah. Ia sedang membedah anatomi sebuah malapetaka yang dirancang dengan sangat rapi, melalui regulasi, melalui stempel, melalui bahasa-bahasa administratif yang tampak netral.

Dan sebagai pemimpin redaksi, saya harus katakan: tulisan ini benar, dan ia datang tepat pada waktunya.

1. BLU: Ketika Penjaga Hutan Dipaksa Berpikir Seperti Pedagang

Titik paling tajam dari ulasan Jro Gde adalah soal BLU – Badan Layanan Umum.

Jro Gde benar. Malapetaka tidak dimulai dengan alat berat. Ia dimulai ketika logika taman nasional diubah. Dari “melindungi” menjadi “menghasilkan”.

Saya sudah terlalu lama melihat pola ini di negeri ini. Begitu sebuah institusi publik diberi target pendapatan, maka yang dijaga bukan lagi hutan, tapi angka. Yang dilindungi bukan lagi badak, tapi neraca.

Tanpa good governance, tanpa transparansi, tanpa etika lingkungan yang tegak, BLU di kawasan konservasi adalah bom waktu. Dan TNUK adalah bom yang paling berbahaya, karena isinya adalah 78 Badak Jawa terakhir di dunia.

Pertanyaan Jro Gde kepada Ketua Taman Nasional, Hasyim Djojohadikusumo, bukan serangan personal. Itu pertanyaan jurnalistik yang paling mendasar: Anda menjaga hutan, atau Anda mengelola komoditas?

Publik berhak mendapat jawaban yang jernih, bukan jawaban yang berputar-putar.

2. KUP Adalah Pintu, IUP Adalah Vonis

Kedua, Jro Gde membongkar dengan tepat alur yang sering disembunyikan dari publik: Survei Seismik – KUP – IUP.

Sejak 2016, survei seismik oleh perusahaan asing sudah berjalan di seputar TNUK. Lalu Februari 2026, SK Menteri Pertambangan dan Energi menetapkan sebagian TNUK sebagai Kawasan Usaha Pertambangan (KUP).

Baca Juga :  Puan apresiasi dedikasi bidan bantu perkuat kesehatan ibu dan bayi

Bagi birokrat, ini hanya satu tahapan administrasi. Bagi kami di redaksi, yang sudah puluhan tahun meliput kerusakan akibat IUP di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, ini adalah pola yang sudah hafal di luar kepala.

KUP tidak pernah berhenti di KUP. KUP selalu meminta IUP. IUP selalu meminta jalan. Jalan selalu meminta pembukaan lahan. Dan pembukaan lahan selalu berakhir dengan rusaknya ekologi.

Publik trauma, kata Jro Gde. Saya koreksi sedikit: publik bukan trauma. Publik sudah belajar dari pengalaman. Publik sudah tahu akhir cerita ini.

Dan justru karena itu, publik marah. Karena cerita yang sama hendak diulang di tempat yang paling tidak boleh diulang: rumah terakhir Badak Jawa.

3. Natuna dan Ujung Kulon: Keserakahan yang Melipatgandakan Diri

Bagian ketiga tulisan Jro Gde adalah bagian yang paling menohok, dan paling sulit dibantah.

Baru saja konsesi gas besar di Natuna diperoleh. Lalu mengapa masih mengincar Ujung Kulon?

Jro Gde menyebutnya dengan tepat: keserakahan yang melipatgandakan keserakahan baru.

Sebagai wartawan, saya melihat ini sebagai hukum besi kekuasaan tambang di Indonesia: tidak ada kata cukup. Satu konsesi melahirkan keinginan untuk konsesi kedua. Satu izin melahirkan nafsu untuk izin ketiga. Sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk dijaga.

Yang dipertaruhkan di Ujung Kulon bukan hanya badak. Yang dipertaruhkan adalah bentang hutan, garis pantai, terumbu karang, dan seluruh biodata laut yang bahkan belum sempat dipetakan oleh ilmu pengetahuan Indonesia. Kita hendak menukar sesuatu yang belum kita pahami dengan sesuatu yang akan habis dalam beberapa dekade.

Itu bukan pembangunan. Itu pemborosan peradaban.

4. Tetirah: Argumen yang Tidak Bisa Dibantah Tambang

Baca Juga :  Kawal Program Balita Bebas Stunting, Ny. Ida Mahendra Jaya Sambangi Kabupaten Klungkung

Dan di sinilah Jro Gde melampaui sekadar aktivis lingkungan. Ia kembali ke akar Nusantara.

Ia mengingatkan kita: bagi manusia Nusantara, hutan yang hijau, ekologi yang terjaga, dan hukum alam yang tidak terganggu, adalah tetirah. Tempat perjalanan rohani. Tempat manusia menemukan kembali keseimbangannya.

Dari Leuser, Bukit Barisan, Cibodas, Gede-Pangrango, Dieng, Semeru-Bromo, Bali Barat, Rinjani, sampai Indonesia Timur, semua itu adalah Ratna Mutu Manikam. Permata yang tidak bisa dinilai dengan dolar per barel.

Argumen ini penting. Karena selama ini perdebatan lingkungan selalu dikalahkan oleh argumen ekonomi: “Berapa devisa yang didapat? Berapa lapangan kerja yang dibuka?”

Jro Gde membalik logikanya: Berapa harga sebuah peradaban yang kehilangan jiwanya? Berapa harga sebuah bangsa yang menjual tempat sucinya sendiri?

Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh studi kelayakan tambang.

Penilaian Redaksi Metro Bali

Sebagai Pemimpin Redaksi Metro Bali, saya menyatakan sikap kami jelas:

1. Kami mendukung penuh seruan untuk membatalkan KUP di TNUK.
Tidak ada kompromi untuk kawasan yang menyimpan spesies yang hanya ada satu di dunia.

2. Kami menuntut transparansi total soal BLU TNUK.
Berapa pendapatan? Dari mana? Untuk siapa? Siapa yang diuntungkan? Semua harus dibuka ke publik. Tidak ada lagi pengelolaan taman nasional di ruang gelap.

3. Kami menuntut moratorium IUP di seluruh kawasan taman nasional Indonesia.
Bukan hanya Ujung Kulon. Jika Ujung Kulon jebol, maka Leuser, Rinjani, Bali Barat, dan semua taman nasional lainnya hanya soal waktu.

Jro Gde Sudibya menulis dari perspektif masa depan. Ia melihat tahun 2040, 2050, ketika anak cucu kita bertanya: Mengapa kalian membiarkan badak terakhir punah?

Saya sebagai pemimpin redaksi melihat dari perspektif hari ini: Jika pers diam, jika publik diam, jika kita membiarkan SK Februari 2026 itu berjalan tanpa perlawanan, maka kita semua ikut bertanggung jawab atas kepunahan itu.

Baca Juga :  Sekda Adi Arnawa Terima Pengurus Besar Taekwondo Indonesia

Ujung Kulon bukan soal Jawa Barat. Ujung Kulon adalah soal Indonesia. Ujung Kulon adalah soal Bali juga. Karena jika logika “taman nasional boleh ditambang” diterima di Ujung Kulon, maka logika yang sama akan dipakai untuk menambang Bali Barat, untuk menambang Rinjani, untuk menambang semua tempat suci kita.

Maka ulasan Jro Gde ini harus dibaca bukan sebagai akhir perdebatan, tapi sebagai awal perlawanan.

Masa depan Indonesia akan ditentukan bukan di ruang rapat tambang, tapi di apakah kita berani menjaga Ujung Kulon.

Ulasan Wartawan Senior Nyomann Sutiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here