Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Rp4.559.287, Berlaku di Tanggal Ini

0
32

Balinetizen.com, Denpasar

 

Gubernur Bali, Wayan Koster, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor Hotel Bintang sebesar Rp4.644.907,00 per bulan.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Putusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang diteken pada Jumat (Sukra Umanis, Ukir), 20 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.

​Penetapan ini menandai lonjakan signifikan pada kebijakan pengupahan di Pulau Dewata. Besaran UMP Bali 2027 naik sebesar Rp1.351.828,00 per bulan atau sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP Bali Tahun 2026 yang berada di angka Rp3.207.459,00.

​Sementara itu, untuk UMSP Bali Tahun 2027 pada sektor Hotel Bintang—mengacu pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025—ditetapkan sebesar Rp4.644.907,00 per bulan.

​Acuan Regulasi dan Aspirasi Serikat Pekerja
​Keputusan tersebut merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026 tentang Rekomendasi Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027, serta sejumlah landasan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 9 Tahun 2025.
​Dalam pertimbangannya, Pemprov Bali juga memperhatikan aspirasi yang disampaikan langsung oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali kepada Gubernur Wayan Koster pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026.

Serikat pekerja mendorong agar penghitungan UMP menggunakan pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) alih-alih formula pengupahan, dengan nilai KHL Tahun 2027 yang ditetapkan pada tahun 2026 sebesar Rp5.604.481,00. FSPM juga menyampaikan aspirasi agar UMP ditetapkan sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.287,00.

Baca Juga :  Satpol PP Buleleng Luncurkan Inovasi KSATRIA 2026, Momentum Penguatan Satlinmas

​Rasio KHL Naik Jadi 81,35 Persen
​Berdasarkan perbandingan terhadap KHL Tahun 2027 sebesar Rp5.604.481,00, UMP Tahun 2027 yang sebesar Rp4.559.287,00 mencapai rasio 81,35 persen. Capaian ini dinilai sudah masuk kategori memenuhi Kebutuhan Hidup Layak dan meningkat dari rasio tahun 2026 yang tercatat sebesar 61,54 persen (Rp3.207.459,00 dibanding KHL tahun 2026 sebesar Rp5.253.107,00).

​Melalui kebijakan UMP sebesar Rp4.559.287,00 tersebut, pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah serta pekerja di sektor usaha pariwisata diharapkan memperoleh peningkatan pendapatan yang cukup besar. Kenaikan ini diproyeksikan memperkuat daya beli masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi, mendorong kesejahteraan dan kebahagiaan Niskala-Sakala, serta memacu semangat pegawai dan pekerja untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas.
​Gubernur Bali menginstruksikan kepada Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta para pelaku usaha agar melaksanakan keputusan UMP sebesar Rp4.559.287,00 tersebut dengan penuh tanggung jawab. Aturan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.(rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here