Balinetizen.com, Denpasar-
Kasus eksploitasi anak di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini diungkap oleh ECPAT Indonesia, lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu perlindungan anak dari kekerasan seksual.
Koordinator Nasional ECPAT, Andy Ardian, dalam diskusi publik bertajuk “Mengakhiri Eksploitasi Seksual dan Kekerasan terhadap Anak di Sektor Informal dan Sharing Economy” menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak kini banyak terjadi melalui platform daring.
“Ini bukan hanya masalah di Bali, tapi kami memfokuskan program di Bali karena posisinya sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia yang dikenal dunia. Jika Bali menunjukkan komitmen serius dalam perlindungan anak, ini menjadi cerminan positif bagi citra pariwisata nasional,” ujar Andy.
Ia menambahkan, keberadaan wisatawan pedofil yang kembali datang ke Indonesia menjadi perhatian serius. “Mereka melihat lemahnya komitmen kita dalam melindungi anak. Padahal pariwisata berkelanjutan seharusnya menjadikan perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial,” katanya.
Andy menilai keterlibatan sektor pariwisata sangat penting untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak. “Nilai-nilai perlindungan anak perlu diinternalisasi dalam industri pariwisata sehingga menjadi budaya di setiap lini usaha dan staf yang terlibat,” jelasnya.
Menurut survei Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) yang dilakukan Badan Pusat Statistik setiap tiga tahun, kasus kekerasan seksual – baik offline maupun online – terus meningkat, dengan prevalensi di atas 50% dari responden yang melaporkan pernah mengalaminya.
Data lain dari National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) mencatat 1,4 juta laporan insiden cyber tipline pada 2024 terkait eksploitasi seksual anak secara daring, menempatkan Indonesia di posisi tiga besar dunia.
Selain itu, laporan dari Layanan SAPA 129 Kementerian PPPA menunjukkan kasus kekerasan seksual masih menjadi laporan tertinggi dibanding bentuk kekerasan lainnya.
Perlu Komitmen Lebih dari Pemerintah & Industri
Andy menegaskan, regulasi pemerintah saat ini masih bersifat himbauan dan belum bersifat wajib (mandatory). Karena itu, ia mendorong sektor pariwisata dan asosiasi industri untuk berkolaborasi lebih jauh, bukan hanya mencegah, tetapi juga memberikan respons positif dan komprehensif.
“Jika konsep perlindungan anak menjadi bagian terdepan pariwisata, wisatawan akan merasa lebih nyaman membawa keluarga ke Indonesia. Ini sekaligus menjadi wajah baru pariwisata kita di mata dunia,” pungkasnya.
(Jurnalis: Tri Widiyanti)