Kasus Korupsi Imigrasi Bali, KPK Dalami Dugaan Setoran di Luar Tarif Resmi PNBP

0
238

Ket foto : Mobil tim penyidik KPK di Polresta Denpasar, Kamis (25/6)/ist

 

Balinetizen.com, Denpasar

 

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan adanya setoran dari sejumlah biro jasa kepada oknum di Kantor Imigrasi (Kanim) Ngurah Rai dan Denpasar yang nilainya tidak sesuai dengan tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dugaan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2022-2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik saat ini mendalami praktik pembayaran di luar ketentuan resmi yang diduga dilakukan oleh sejumlah biro jasa dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, biro jasa yang tidak memberikan setoran tersebut diduga mengalami hambatan dalam proses pengurusan dokumen, seperti KITAS, KITAP maupun izin keimigrasian lainnya.

Berkas permohonan disebut-sebut dipersulit dan tidak segera diproses oleh petugas terkait.
Keterangan itu dinilai memperkuat dugaan adanya unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yakni penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memaksa seseorang memberikan uang atau sesuatu yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.

Untuk mendalami perkara tersebut, tim penyidik KPK pada Kamis (25/6/2026) memeriksa enam orang saksi di Mapolresta Denpasar, Jalan Gunung Sanghyang No.110, Padangsambian, Denpasar Barat.

“Benar, hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dalam perkara dugaan TPK terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Tahun 2022-2026,” kata Budi Prasetyo.

Enam saksi yang diperiksa yakni GAW selaku Direktur CV Visa Agung Bali, GRW sebagai staf operasional CV Visa Agung Bali, STD selaku staf keuangan CV Visa Agung Bali, MNC dan AGN yang berstatus wiraswasta, serta AUD yang merupakan staf PT Bali Soft sekaligus agen pengurusan dokumen.

Baca Juga :  Mabes TNI Tegaskan Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Pemeriksaan dilakukan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pengurusan izin tinggal WNA serta dugaan adanya pembayaran di luar ketentuan resmi dalam proses pelayanan keimigrasian.

KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan para saksi guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

(Jurnalis: Tri Widiyanti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here