Balinetizen.com, Denpasar
Kebocoran Sumber Daya Bali, Inkompetensi Kepemimpinan dengan Risiko Hancurnya Peradaban dan Kebudayaan Bali.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, intelektual Bali, pengamat kecenderungan masa depan, Senin 18 Mei 2026.
Dikatakan, Bali telah dan sedang mengalami leakage ekonomi, kebocoran ekonomi, dalam artian sumber daya ekonomi Bali tidak dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali dalam artian ekologi, kesejahteraan ekonomi warga dan kesejahteraan sosial kultural.
Contoh, Denpasar dan Badung mengalami krisis sampah. Dari pendapatan daerah dan transfer daerah, dana pengelolaan sampah lebih dari cukup, tetapi salah arah untuk proyek mercu suar, dan “dasa muka” bansos untuk tujuan “politicking”.
Dikatakan, kenyataannya Bansos tersebut bukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja produktif, pemberdayaan masyarakat petani, mengungkit pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Menurut Jro Gde Sudibya, Politik anggaran yang salah arah, bocor ke “politik sebagai panglima”, pelit ke program peningkatan kesejahteraan sosial.
“Capaian indikator kesejahteraan sosial -social welfare indicators- dikorbankan, oleh penguasa yang mengklaim diri pembela “wong cilik”,” katanya.
Contoh paling anyar, efektivitas pemungutan PWA tahun 2024 hanya sekitar 35 persen, sehingga sekitar Rp.600 M tidak dipungut karena sistem pemungutan yang amburadul.
“Ini contoh nyata di depan mata dari kebocoran sumber daya ekonomi. Dalam krisis sampah, memang ada sekitar 346 kabupaten, kota mengalaminya karena lebih separuh dari Kabupaten dan kota ini tidak punya anggaran cukup, karena sangat tergantung pada transfer daerah,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, Badung punya dana melimpah yang semestinya sanggup mengelola sampah.
Dikatakan, satu dua persoalan belum selesai, krisis sampah, kemacetan lalu lintas nyaris menuju kongesti, dilemparkan isu tinggi bangunan 45 meter dan Bali sebagai pusat keuangan regional.
Menurut Jro Gde Sudibya, di tengah Bali mengalami krisis lingkungan dashyat yang kotak pandoranya telah dibuka oleh banjir bandang 10 September 2025. Kerusakan alam yang nyaris tak terpulihkan.
Dikatakan di tengah risiko bencana risiko krisis ekologi, Gubernur Koster mencanangkan program percepatan infrastruktur.
“Boro boro menyusun program penyelamatan Bali dari perspektif ekologi, keadilan ekonomi dan sosial kultural, akan “digeber” proyek yang kelayakan ekonominya tidak jelas seperti PKB Klungkung,” katanya.
Dikatakan, Danau Batur mengalami kerusakan lingkungan parah, Gunung Tampurhyang, lingha Tuhan Wisnu mengalami proses menuju kehancuran, ditelantarkan.
Menurut Jro Gde Sudibya, apalagi ada rencana dibangun gedung parkir bertingkat senilai Rp.250 M di Desa Batur. Gedung Parkir bertingkat pasca proyek Besakih senilai hampir Rp.950 M yang “meluluh-lantakkan” kosmologi ruang kesucian “jejer kemiri pura ring sawengkon Basukhian.
Dikatakan, dari cara berpikir positifpun timbul pertanyaan reflektif filosofis, Imkopentensi merupakan sebuah kejahatan.
“Jangan-jangan inkompetensi kepemimpinan yang sedang berlangsung di Tanah Bali merupakan proses penghancuran peradaban dan kebudayaan Bali?”
Dikatakan, setuju, Bali mengalami leakage kebocoran sumber daya ekonomi. Contoh, PWA tahun 2024 yang semestinya berjumlah Rp.945 M hanya terpungut sekitar 35 persen, akibat sistem pemungutan yang ambaradul.
Ada banyak contoh dari kebocoran ini. Simak saja politik anggaran dalam APBD Bali, APBD Kabupaten dan Kota. Pemborosan sumber daya terjadi dalam fenomena “politik adalah panglima”.
Jurnalis Nyoman Sutiawan