Balinetizen.com, Denpasar
“Langkah Kuda” Politik dengan meloloskan Gibran untuk persyaratan Cawapres lewat pamannya sebagai Ketua MK, dengan melanggar etika, moralitas hakim dan aturan hukum.
Menjadikan Gibran dalam hitungan hari menjadi cawapres KIM, melalui proses “penggolkaran” yang bersangkutan juga dalam hitungan hari pula.
Hal tersebut dikatakan Pengamat Kebijakan Publik Jro Gde Sudibya, Jumat 3 November 2023 menanggapi langkah politik Jokowidodo diujung kekuasaannya.
Dikatakan, “Langkah kuda” politik ini, mendapat protes yang amat sangat keras dari ratusan kalangan intelektual ternama negeri ini, dengan mengeluarkan Petisi Juanda, yang merupakan protes terhadap terbitnya keputusan MK yang sangat kontroversial, mengutuk politik dinasti yang membahayakan masa depan demokrasi di negeri ini.
“Protes yang sangat keras disampaikan oleh seniman Butet Kartarajasa yang mengirim surat langsung ke Jokowi lewat Pratikno Mensesneg, mengingatkan bahayanya politik dinasti, pencampur adukan kepentingan keluarga dengan kepentingan bangsa, ” kata Jro Gde Sudibya.
Menurutnya, langkah kuda Jokowidodo ini sebagai tindakan yang memalukan, apalagi ini dilakukanboleh sang Presidrn Jokowi yang sebetulnya menjadi harapan banyak orang untuk bisa merawat, menjaga demokrasi yang sedang bertumbuh di negeri ini. Faktanya sebaliknya, melahirkan kekecewaan berat, kekecewaan ini diikuti dengan umpatan oleh seniman ini,” kata Jro
Lanjut Jro Gde Sudibya, wawancara Rossi dengan wartawan senior, sastrawan Goenawan Muhammad di Kompas TV, menggambarkan kekecewaan berat sastrawan ini terhadap tindakan politik yang tidak masuk akal dari Jokowi
“Dengan lontaran kata-kata amat sangat keras, care Bulelengnge “keweh baan nuturang”, yang menggambarkan demokrasi kita dalam bahaya, akibat manuver politik Jokowi yang akan membangun politik dinasti, dengan implikasi politik amat rumit, bagi proses politik ke depan, masa depan demokrasi,” kata Jro Gde Sudibya.
Sikap kritis terhadap Jokowidodo, kata Jro Gde Sudibya, justru dilakukan oleh orang yang mendapat dukungan penuh dari kalangan seniman, budayawan dan intelektual. Tetapi sekarang “balik badan” melakukan dusta dan mengkhinati demokrasi.
Kesedihan yang sama dialami oleh Menteri PUPR.Mengurus negeri Kita tidak boleh “baperan”, kalau pangkal penyebabnya adalah prilaku Presiden. Ada mekanisme Konstitusi yang harus dilakukan: pembatalan keputusan MK, hak angket oleh DPR, pengajuan ke MK tentang hasil angket. Membawanya ke sidang MPR dengan agenda pemaksulan (impeachment).
“Kita sebagai bangsa telah bersepakat membangun demokrasi, sebagai hasil gerakan reformasi 25 tahun lalu, berbasis konstitusi. Konstitusi adalah “buku suci” Kita dalam berbangsa dan bernegara dan berdemokrasi. Kita harus taat padanya secara “garis lurus”, tidak ada alasan pemaaf bagi yang melanggarnya. Proses demokrasi adalah proses panjang berkelanjutan, dan Kita mesti sanggup membayar “uang sekolah” untuk itu, tetapi dengan cara-cara damai dan bermartabat,” katanya. (Adi Putra)