Balinetizen.com, Jakarta
Kegagalan perundingan AS – Iran di Islamabad Pakistan, memicu perang baru berkelanjutan di Timur Tengah dengan risiko krisis energi dunia semakin tinggi tanpa ada kepastian solusi.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, pengamat: ekonomi, kebijakan publik dan kecenderungan masa depan, 13 April 2026.
Dikatakan, Indonesia dalam risiko tinggi krisis energi jika menyimak anatomi ekonomi energi Indonesia.
Majalah Tempo dalam laporan utamanya bertajuk “Minyak Hilang Elpiji Tak Terbilang edisi 6 – 12 April 2026 memprediksikan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi serta elpiji selama tahun 2026 dengan rincian: impor BBM setara minyak mentah 558,900 per barel per hari, minyak mentah 326 ribu pbh, impor bensin 22,18 juta kiloliter, solar 4,93 juta kilometer, avtur 1,61 juta kiloliter elpiji 7,47 juta ton.
Dikatakan, tingginya ketergantungan akan energi impor, melahirkan kerentanan ekonomi dalam negeri dari sisi: pasokan, risiko kenaikan harga BBM dalam negeri yang memicu inflasi.
Menurutnya, pemerintah berjanji untuk tidak menaikkan harga BBM sampai akhir tahun, tapi publik meragukan kemampuan fiscal pemerintah untuk menanggung seluruh beban subsidi.
Menurut Jero Gede Sudibya, kerentanan fiscal, risiko tinggi potensi krisis ekonomi di tengah wacana “pelengseran” Presiden.
Menurutnya, tantangan Kepemimpinan Presiden Prabowo yang perlu mendapat perhatian yakni segera melakukan reshufle kabinet mayor, mengganti politik balas budi dengan kandidat menteri yang punya kapasitas mumpuni, berintegritas dan setia pada Presiden.
” Sehingga Presiden bebas dari jebakan kepemimpinan “one man show” yang berbahaya dan tidak efektif. Dalam sebuah kabinet akhli, zaken kabinet yang ramping, tanpa bayang-bayang “musuh dalam selimut”,’ katanya.
Tantangan berikutnya, meningkatkan dan memperbaiki komunikasi dengan DPR, untuk meminimalkan persepsi publik bahwa Presiden berjalan sendiri meninggalkan DPR.
“Semestinya Presiden menunjuk Juru Bicara yang mumpuni dalam komunikasi publik, seperti yang dilakukan Presiden SBY. Sehingga, miskomunikasi, miskonsepsi terhadap kebijakan Presiden dapat diminimalkan,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, berdasarkan pengalaman dalam personifikasi kebijakan luar negeri yang banyak masalah, penunjukan menteri luar negeri yang kompeten menjadi sangat mendesak.
Jurnalis Nyoman Sutiawan