Kemenhub, AP I dan AP II Sepakati Kerjasama Pemanfaatan Bandara di Sentani, Bengkulu, dan Bangka Belitung

Keterangan foto: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Penandatanganan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sentani Jayapura, UPBU Fatmawati Bengkulu, UPBU H. AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan, Minggu (13/10) bertempat di Restaurant SEIA Menara Astra, Sudirman, Jakarta/MB

(Balinetizen.com) Jakarta –

Kementerian Perhubungan sepakati kerjasama pemanfaatan tiga Bandara yaitu : Bandara Sentani di Papua, Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, dan Bandara HAS Hanandjoeddin di Bangka Belitung.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan langsung Penandatanganan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara pada Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sentani Jayapura, UPBU Fatmawati Bengkulu, UPBU H. AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan, Minggu (13/10) bertempat di Restaurant SEIA Menara Astra, Sudirman, Jakarta.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang diwakili oleh Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti, Direktur Utama PT. Angkasa Pura 1 Faik Fahmi dan Direktur PT. Angkasa Pura 2 M. Awaluddin.

PT. AP 1 akan mengelola Bandara Sentani – Jayapura dan PT. AP 2 akan mengelola H. AS Hanandjoeddin – Tanjung Pandan serta Bandara Fatmawati – Bengkulu.

Masa konsesi kerjasama ini akan berlaku selama 30 tahun. Disampaikan oleh Menhub, bahwa kerja sama pemanfaatan yang dilakukan dapat meningkatkan efisiensi APBN sekitar Rp. 100 miliar per tahunnya.

“Hari ini ada 3 (tiga) bandara yang dikerjasamakan, setelah sebelumnya Bandara Tjilil Riwut di Palangkaraya dan yang akan datang ada ada 1 lagi yaitu Bandara Labuan Bajo. Jadi total ada 5 bandara yang dikerjasamakan. Satu bandara bisa menghemat kira-kira 100 milyar setahun, baik Capex (Capital Expenses) dan Opex (Operational Expenses). Jadi pemerintah bisa melakukan penghematan kira-kira 500 milyar per tahun,” ungkapnya.

Dengan penghematan ini diharapkan dapat mengalihkan anggaran untuk memaksimalkan pembangunan dan perawatan bandar udara lain yang ada di pelosok Indonesia. Skema kerjasama pemanfaatan ini juga diharapkan dapat mendorong pihak swasta lain agar melalukan kerjasama dengan pemerintah.

“Satu sisi pasti memberikan suatu ruang APBN bagi Ditjen udara untuk bisa memanfaatkan membangun, merawat bandara-bandara di pinggiran dan di pelosok yang selama ini belum maksimal kita lakukan,” tutur Menhub Budi.

“Saya pikir ini suatu iklim investasi yang bagus, karena dengan pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta untuk berkembang maka banyak lagi swasta yang percaya bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang baik,” tambahnya.

Total aset yang dikerjasamakan, mencapai Rp. 11,068 triliun dengan rincian : Bandar Udara Fatmawati Soekarno Bengkulu mencapai Rp 2,504 triliun, Bandar Udara H. As. Hanandjoeddin Tanjung Pandan mencapai Rp. 1,759 triliun, dan Bandar Udara Sentani Jayapura mencapai Rp. 6,804 triliun.

Menhub meminta pada pihak PT. Angkasa Pura 1 dan PT. Angkasa Pura 2 untuk dapat mengelola dan melakukan pengembangan pada 3 bandara ini dengan profesional.

“Kami harapkan AP 1 & AP 2 bisa membangun merawat bandara ini lebih profesional. Untuk logistik, wisata, dan untuk kebanggaan masing-masing daerah,” tutup Menhub Budi.

Kegiatan ini turut dihadiri pula oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah, serta Bupati Jayapura Mathius Awoitauw. (LNM/RDL/YSP/HA)