Ilustrasi Goro-Goro, ada kapal oleng yang terbakar dengan wayang Tiwikrama di belakangnya
Ada tulisan singkat yang belakangan beredar. Penulisnya bukan orang sembarangan. Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik. Orang yang terbiasa membaca angka, membaca arah angin kekuasaan, membaca masa depan.
Tapi kali ini, ia tidak menulis angka. Ia menulis peringatan.
Judulnya saja sudah seperti bunyi gong: Amok, “Goro-Goro” Harus Dikendalikan oleh Pemimpin Bertanggung-Jawab.
Ia menulis, kesabaran sosial masyarakat sudah terlewati ambangnya. Tanda-tandanya sudah ada. Bisa saja meledak menjadi amok, kerusuhan sosial. Atau dalam bahasa Jawa yang lebih halus tapi lebih mengerikan: goro-goro.
Goro-goro bukan sekadar ribut. Dalam pewayangan, goro-goro adalah saat dunia berguncang, saat para dewa pun turun tangan karena kekacauan di bumi sudah terlalu besar. Sudibya meminjam kata itu bukan tanpa alasan. Ia ingin kita merasakan getarannya.
Lalu ia membedah, dari mana api itu berasal?
Api Pertama: Mereka yang Tak Rela Melepas Privilege
Sudibya menyebut, ada kekuatan lama yang melawan balik. Mereka punya sumber daya besar. Mereka sudah terlalu lama menikmati kemapanan.
Sejarah, kata Sudibya, selalu mengajarkan hal yang sama: mereka yang sudah lama menikmati privilege tidak mudah melepaskannya.
Kita pernah melihat pola ini berkali-kali. Di negeri mana pun, saat kekuasaan bergeser, yang lama tidak langsung pulang. Mereka bertahan. Mereka melawan. Kadang dengan cara halus, kadang dengan cara yang membakar.
Api Kedua: Kapal Oleng dan Awak yang Menyelamatkan Diri Sendiri
Lalu metafora kedua yang lebih tajam.
Sudibya menggambarkan kekuasaan saat ini seperti kapal oleng yang punya potensi tenggelam. Dan ketika kapal oleng, awak kapal tidak lagi berpikir tentang penumpang. Mereka berpikir tentang diri sendiri.
Mereka menyelamatkan aset mereka. Dalam bahasa Sudibya yang lugas: “menggarong” sumber daya negara yang masih tersisa.
Ini gambaran yang pahit. Tapi juga gambaran yang familiar. Di ujung sebuah kekuasaan yang rapuh, yang terjadi seringkali bukan lagi membangun, tapi menghabiskan sisa.
Api Ketiga: Memberantas Korupsi dengan Korupsi Baru
Ini kritik yang paling pedas.
Sudibya meminta agar dihentikan upaya pemberantasan korupsi yang justru melahirkan korupsi baru dengan skala yang tidak kalah besarnya.
Ia juga meminta agar kebijakan fiskal dan moneter segera ditata ulang dengan super hati-hati. Karena jika tidak, kapal itu bukan lagi oleng, tapi karam. Karam karena tumpukan utang.
Dan ketika kapal karam, investor besar, investor menengah, kabur. Yang tinggal hanya rakyat yang menderita, yang akhirnya hanya punya satu pilihan terpaksa: melawan secara sosial.
Di titik ini, Sudibya menaikkan nada tulisannya. Keresahan sosial, katanya, bisa ber-tiwikrama menjadi revolusi sosial.
Tiwikrama. Dalam pewayangan, itu adalah saat ksatria berubah wujud menjadi raksasa karena amarahnya sudah tak terbendung. Sudibya lagi-lagi memakai bahasa wayang untuk menggambarkan amarah rakyat yang berubah wujud.
Tapi, Di Mana Datanya?
Di sinilah feature ini harus jujur.
Sebagai peringatan moral, tulisan Sudibya kuat. Metaforanya hidup. Intuisinya tajam. Ia berhasil membuat kita merinding.
Tapi sebagai analisis, tulisan ini meninggalkan banyak lubang.
Di mana bukti bahwa kesabaran sosial sudah terlewati? Survei apa yang ia pakai? Berapa persen rakyat yang sudah tidak percaya? Berapa banyak protes yang terjadi?
Siapa kekuatan lama yang ia maksud? Siapa investor yang kabur? Berapa triliun yang keluar? Korupsi baru apa yang ia maksud, siapa pelakunya, berapa nilainya?
Sudibya tidak menyebut satu pun.
Akibatnya, tulisannya terasa seperti firasat, bukan diagnosis. Seperti dukun yang meramalkan gempa, tapi tidak menunjukkan seismografnya.
Dan itu berbahaya. Karena kata “goro-goro” dan “amok” tanpa definisi yang jelas bisa ditafsirkan ke mana-mana. Bisa dipakai untuk menakut-nakuti. Bisa juga dipakai untuk membenarkan tindakan represif atas nama pengendalian.
Solusi yang Terlalu Umum
Sudibya meminta pemimpin bertanggung jawab untuk mengambil langkah dini, preemptive actions.
Tapi langkah apa?
Ia tidak menyebut kebijakan fiskal mana yang harus diubah. Utang mana yang harus dipangkas. Mekanisme apa yang melahirkan korupsi baru itu.
Sebagai ekonom, publik justru menunggu dari Sudibya bukan hanya seruan, tapi resep. Dua atau tiga langkah konkret yang bisa dipegang oleh pemimpin.
Sayangnya, resep itu tidak ada di tulisannya.
Terakhir, penutupnya tentang kepemimpinan otentik yang diuji dengan opsi Kalah atau Menang dalam battle dan war juga perlu dipertanyakan.
Dalam demokrasi, krisis tidak selalu diselesaikan dengan menang atau kalah. Seringkali diselesaikan dengan duduk bersama, bernegosiasi, mengoreksi, dan mengalah sedikit demi kepentingan yang lebih besar.
Jika semua dibingkai sebagai perang, yang terjadi justru polarisasi semakin dalam. Api yang ingin dipadamkan, justru semakin membesar.
Penutup: Peringatan yang Perlu Didengar, Tapi Perlu Dilengkapi
Pada akhirnya, tulisan Jro Gde Sudibya ini seperti kentongan yang dipukul di tengah malam.
Bunyinya keras. Membangunkan kita. Mengingatkan kita bahwa negeri ini sedang tidak baik-baik saja.
Tapi kentongan saja tidak cukup. Kita butuh peta. Kita butuh data. Kita butuh tahu di mana api itu, sebesar apa, dan bagaimana cara memadamkannya.
Tanpa itu, goro-goro hanya akan menjadi kata yang menakutkan, bukan masalah yang bisa diselesaikan.
Dan negeri ini, seperti kata Sudibya sendiri di akhir tulisannya, hanya bisa diselamatkan oleh para pemimpinnya yang bertanggung jawab.
Pertanyaannya sekarang: apakah pemimpin itu mendengar kentongan itu, atau justru sedang sibuk menyelamatkan diri dari kapal yang oleng?
Penulis Ulasan/Editor: Nyoman Sutiawan

