Balinetizen.com, Badung
Komisi I DPRD Kabupaten Badung melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Gosana II, Gedung DPRD Badung, Kamis (9/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, bersama sejumlah anggota lainnya seperti I Wayan Loka Astika, I Putu Dendy Astra Wijaya, I Made Rai Wirata, I Putu Sika Adi Putra, dan I Wayan Puspa Negara.
Sebanyak 11 OPD hadir dalam pertemuan ini, di antaranya BKPSDM, DPMPTSP, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kesbangpol, BPKAD, Bappeda, BPBD, Badan Pertanahan, Satpol PP, Disdukcapil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Dalam keterangannya, I Gusti Lanang Umbara menyampaikan bahwa rapat kerja ini difokuskan untuk meninjau serta menilai capaian program kerja selama tahun 2025.
“Secara umum hasilnya sudah cukup baik. Kami melakukan peninjauan terhadap program yang berhasil maupun yang masih menghadapi kendala. Program yang belum memenuhi target menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tingkat realisasi anggaran di masing-masing OPD berada di kisaran 75 hingga 90 persen.
Menurutnya, belum tercapainya realisasi hingga maksimal dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta adanya perubahan status pegawai, seperti pensiun dan peralihan tenaga kontrak menjadi PPPK.
Walaupun capaian dinilai positif, Komisi I tetap memberikan sejumlah saran agar OPD dapat terus meningkatkan kualitas kinerjanya, khususnya dalam pelayanan publik.
“Kami mendorong agar pelayanan kepada masyarakat bisa terus ditingkatkan sehingga lebih optimal,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga menyatakan kesiapan untuk membantu mencarikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi OPD, baik dalam aspek anggaran maupun kebijakan.
Dari hasil rapat tersebut, Komisi I DPRD Badung akan menyusun sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung, termasuk peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan fasilitas dan infrastruktur pendukung.
Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain kebutuhan sarana kantor serta kendaraan operasional, seperti truk sampah dan kendaraan Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum.
“Peningkatan sarana dan prasarana ini penting agar Badung tetap mampu menjaga keamanan, kenyamanan, serta mendukung sektor pariwisata,” tegasnya.
Terkait kekurangan tenaga kerja, Komisi I juga meminta BKPSDM agar lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kebijakan khusus dalam proses pengadaan pegawai.
“Badung memiliki peran strategis sebagai pusat perekonomian Bali sekaligus representasi Indonesia di mata dunia, khususnya dalam sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan SDM yang cukup dan berkualitas,” pungkasnya.(RED-MB)