Balinetizen.com, Denpasar
Korupsi bukan oli pembangunan, dalam pengertian, dengan korupsi dibiarkan, akan mempercepat proses kerja birokrasi, sehingga sumbatan birokrasi akan memperlancar roda pembangunan.
“Pendapat yang sempat muncul ke publik di awal awal tahun 80’an, sebagai pembenaran paham pembangunan – DEVELOPENTALISM – pembangunan sebagai panglima,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, Kamis 21 Desember 2023.
Dikatakan, pendapat ini ditolak oleh banyak pengamat ekonomi di era itu, dengan sejumlah alasan: menaikkan biaya ekonomi, melahirkan “high cost economy”, menurunkan daya saing ekonomi, menekan pertumbuhan ekonomi dan membatasi kesempatan kerja dan merusak moral birokrasi.
Lebih lanjut dikatakan, menyimak besarnya skala birokrasi dewasa ini, terutama korupsi kekuasaan, korupsi sistemik dari surplus kekuasaan, dengan kontrol lemah: parlemen, media, gerakaan masyarakat sipil, dan semacam rekayasa pemikiran yang menyatakan korupsi adalah “budaya”, sehingga dilahirkan persepsi berpikir untuk sikap mendua, “korupsi adalah hal biasa”, “soal kesempatan” yang melemahkan upaya pembrantasan korupsi.
Menurut Gde Sudibya, persepsi berpikir yang sangat berbahaya, menganggap korupsi sebagai “budaya”, sehingga diperlukan perlawanan serius mulai dari tingkat wacana, korupsi bukan budaya, tetapi KEJAHATAN yang harus dibranta dan sangat dibenci rakyat.
Dikatakan, korupsi ini mampu meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjauhkan dengan cita-cita bersama KEADILAN SOSIAL.
“Dari sisi kriminologi, kejahatan korupsi rasanya sangat pantas dikategorikan sebagai “black crime” , kejahatan hitam dan pelakunya rasanya pantas disetarakan dengan para teroris,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan.
Menurutnya, mengingat besarnya daya rusak dari korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam demam kampanye Pilpres dewasa ini, sangat pantas masyarakat pemilih mencermati rekam jejak calon, gagasan dan program strategi yang disampaikan oleh masing-masing kandidat dalam melawan “musuh bersama” -cummon enemy- korupsi. (Adi Putra)