Balinetizen.com, Denpasar
Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Bali menyoroti krisis bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hingga menyebabkan kemacetan di sejumlah wilayah Bali.
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bali Tahun Anggaran 2027, para wakil rakyat mendorong penguatan mitigasi, transparansi informasi stok, hingga pertanggungjawaban atas dampak krisis BBM.
Sorotan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Bali 2027 di Kantor DPRD Bali, Senin (26/10/2026).
Sejumlah usulan mengemuka, mulai dari penguatan koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan, penyediaan informasi stok BBM secara real-time, pembentukan badan koordinasi khusus, hingga tuntutan kompensasi kepada masyarakat Bali.
PDI Perjuangan Minta Pemprov Bali Perkuat Mitigasi Krisis BBM
Ni Kadek Darmini dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, persoalan ketersediaan dan distribusi BBM yang sempat memicu antrean di sejumlah SPBU harus menjadi pembelajaran penting bagi Pemerintah Provinsi Bali.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempercepat kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika persoalan muncul, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi krisis.
“Untuk itu, PDI Perjuangan meminta Pemerintah Provinsi Bali memperkuat kinerja OPD terkait dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi gangguan pasokan, perubahan kebijakan, maupun keadaan darurat yang dapat memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Darmini.
Ia menilai, pengalaman menghadapi krisis BBM harus menjadi momentum untuk membangun sistem antisipasi yang lebih kuat. Dengan demikian, Bali tidak hanya mampu merespons ketika krisis terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.
Gerindra-PSI Usulkan Informasi Stok BBM Real-Time
Sementara itu, Gede Harja Astawa dari Fraksi Gerindra-PSI menyoroti antrean BBM yang meluber hingga ke badan jalan dan memicu kemacetan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu mobilitas tenaga kerja serta distribusi logistik pangan.
Ia menegaskan, kejadian serupa tidak boleh kembali terulang. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penyediaan kanal informasi digital yang menampilkan data ketersediaan BBM di setiap SPBU secara waktu nyata atau real-time.
Menurut Harja, langkah taktis dan strategis perlu dilakukan agar kondisi segera kembali normal. Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan kepada publik harus diikuti tindakan nyata.
“Pernyataan memang diperlukan untuk menjaga kondusivitas keadaan, tetapi realitas tidak bisa diubah dengan ungkapan. Hanya dengan tindakan nyata keadaan bisa berubah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin kritis dan cerdas,” ujarnya.
Fraksi Gerindra-PSI juga mengapresiasi masyarakat Bali yang dinilai tetap tenang saat mengantre BBM, tidak mudah terpancing atau menyebarkan hoaks di media sosial, menjaga etika antrean di jalan raya, serta mematuhi arahan petugas TNI, kepolisian, dan pecalang.
Menurut Harja, sikap tersebut mencerminkan identitas masyarakat Bali yang berbudaya. Ia turut mengapresiasi pihak-pihak yang telah mengambil langkah sesuai kapasitas masing-masing dalam menangani krisis BBM.
Golkar Usulkan Badan Koordinasi Penanganan Pasokan BBM
Fraksi Partai Golkar mengusulkan pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM Provinsi Bali untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi persoalan pasokan energi.
I Wayan Gunawan dari Fraksi Golkar mengatakan, pengalaman antrean panjang di sejumlah SPBU menunjukkan bahwa penanganan persoalan energi membutuhkan sistem yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Karena itu, Golkar meminta Pemprov Bali mengkaji pembentukan badan koordinasi khusus. Apabila pembentukan badan tersendiri belum diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk unit koordinasi dengan fungsi dan kewenangan yang jelas.
Badan atau unit tersebut diharapkan tidak mengambil alih kewenangan Pertamina maupun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Sebaliknya, lembaga tersebut berfungsi sebagai simpul koordinasi pemerintah daerah untuk memantau kebutuhan dan distribusi BBM, mengidentifikasi potensi gangguan pasokan sejak dini, serta mempercepat penyelesaian persoalan lintas instansi.
Usulan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan Bali sehingga gangguan pasokan BBM dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Demokrat-Nasdem Tuntut Pertamina Berikan Kompensasi
Di sisi lain, Fraksi Demokrat-Nasdem mendesak Pertamina dan jajarannya bertanggung jawab atas krisis kelangkaan BBM yang disebut terjadi sejak 12 Oktober 2026.
Komang Wirawan mengatakan, krisis tersebut telah menimbulkan keresahan dan berdampak terhadap stabilitas ekonomi serta keamanan masyarakat Bali.
Fraksi Demokrat-Nasdem juga menilai kelangkaan BBM memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya ekonomi yang merugikan masyarakat. Fraksi tersebut memperkirakan kerugian yang dialami masyarakat Bali akibat krisis BBM mencapai triliunan rupiah.
Atas kondisi tersebut, Demokrat-Nasdem menuntut Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat Bali melalui penyaluran dan pembagian tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
“Kami Fraksi Demokrat-Nasdem menuntut pertanggungjawaban Pertamina dan jajarannya untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat Bali berupa kompensasi yang dibayarkan langsung melalui penyaluran dan pembagian CSR kepada seluruh rakyat Bali,” kata Wirawan.
Tuntutan tersebut menjadi salah satu bentuk desakan DPRD agar dampak krisis BBM terhadap masyarakat mendapat perhatian dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
DPRD Bali Dorong Perbaikan Sistem Pasokan BBM
Berbagai pandangan fraksi DPRD Bali tersebut menunjukkan perlunya pembenahan penanganan pasokan BBM, mulai dari mitigasi risiko, koordinasi antarlembaga, transparansi informasi stok, hingga evaluasi dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Krisis BBM yang memicu antrean panjang dan kemacetan menjadi pengingat bahwa ketersediaan energi berkaitan langsung dengan mobilitas warga, distribusi pangan, serta aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali.
Melalui pembahasan RAPBD Bali 2027, usulan-usulan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi gangguan pasokan BBM di masa mendatang.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)