Balinetizen.com, Jakarta
Krisis Ekonomi Menghadang, Tantangan Presiden Prabowo Melakukan Reshufle Progresif.
Menurut Jro Gde Sudibya, akibat perang di Timur Tengah, sumbatan pasokan minyak mentah dari Selat Hormuz, pengalihan pasokan minyak mentah dari AS diperkirakan harga minyak mentah naik sekitar 77%, 57% karena kenaikan harga, sekitar 20% karena tambahan biaya logistik, asuransi dan penyesuaian kilang di dalam negeri.
Akibat kenaikan harga minyak ini, lanjut ekonom ini diperkirakan subsidi BBM membengkak, membuat APBN menurut perkiraan pemerintah tahun 2026 defisit mencapai 4,06% melebihi aturan UU 3% dari GDP.
Dikatakan, bertambahnya defisit membuat penarikan utang luar negeri menjadi lebih mahal, di tengah defisit yang membesar, utang luar negeri yang bertambah, bisa membuat fiscal Indonesia memasuki “lingkaran setan” utang, pelunasan utang dengan menambah utang lebih banyak di tengah pendapatan negara yang terbatas.
Menurut Jro Gde Sudibya, melebarnya defisit, membuat risiko investasi menjadi semakin tinggi, investor kembali menahan investasi, menekan pertumbuhan ekonomi.
Dikatakan, perang di Timur Tengah yang sedang berlangsung, tanpa kepastian kapan berakhir, telah melahirkan psikologi inflasi, harga mulai naik karena ketidak-pastian ekonomi. Di sisi lain, kemungkinan harga BBM dalam negeri dinaikkan, mendorong inflasi karena kenaikan biaya produksi.
“Kombinasi antara inflasi ekonomi dan inflasi psikologi, bisa membuat Inflasi “terbang”tinggi dan akan semakin sulit dikendalikan -run away inflation-,” kata dia.
Dikatakan, tekanan pada investasi, ketidak-pastian politik yang berdampak pada ekonomi bisa melahirkan apa yang disebut dengan stagflasi, ekonomi produksi tersumbat dalam inflasi tinggi. Bentuk sangat buruk dalam perekonomian.
Menurut Jro Gde Sudibya, kabinet Merah Putih, dengan jumlah sekitar 109 personil menteri, wakil menteri dan Ketua Lembaga dalam satu tahun terakhir tampak kerjanya tidak solid dengan kinerja mengecewakan publik.
” Publik meragukan kemampuan tim besar ini dalam mengelola krisis besar yang menghadang,” katanya .
Dikatakan, publik dibuat kecewa dengan tim ekuin Presiden yanv telah melakukan blunder dalam Kesepakatan Perdagangan Timbal Balik Indonesia – AS di Washington, 19 Februari 2026 yang sangat-sangat merugikan posisi Indonesia.
“Kesepakatan perdagangan kebablasan yang tidak pernah terjadi semenjak Indonesia Merdeka,” katanya.
Tantangan kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memitigasi krisis ekonomi:
a.Menyusun program mitigasi dengan program aksi yang terukur, berhenti berwacana -sekadar “omon-omon”, di tengah gelombang krisis ekonomi yang akan menerjang.
b.Tim ekuin semestinya direshufle, yang terbukti telah gagal menerjemahkan idealisme Presiden dalam Kesepakatan Perdagangan dengan AS.
c.Politik balas budi semestinya diakhiri, dibentuk kabinet berbasis meritokrasi yang ramping, efektif bekerja dalam kabinet zaken -kabinet akhli-, bukan sekadar “krumunan” yang memburu privilege, rente yang membebani pundak Presiden.
Jurnalis Nyoman Sutiawan