Ilustrasi
Jro Gde Sudibya, pengamat kebudayaan dan kecenderungan masa depan.
Kita hidup di sebuah negeri yang “memuja” viralitas, dibicarakan rame-rame sebentar dan kemudian segera “ditelan” bumi untuk kemudian dilupakan. Demikian juga halnya dengan berita anak berusia 10 tahun di sebuah desa di Kabupaten Ngada NTT, diberitakan mengakhiri hidupnya karena Ibunya tidak mampu memberikan buku dan pena seharga Rp.10 ribu.
Secara falsafi sering dikatakan, kemiskinan dan kemudian kematian seorang manusia adalah peristiwa kemanusiaan, tetapi dalam jumlah 2 dan seterusnya dianggap peristiwa statistik, dengan bobot kemanusiaan yang memudar. Pandangan yang”kejam” memang.
Peristiwa kemanusiaan di atas, membersitkan sebuah tanda tanya: kenapa “Lautan Kemiskinan” terjadi di negeri “Gemah Ripah Loh Jinawi”?.
1. Kemiskinan dalam Angka.
Jika merujuk angka garis kemiskinan (poverty line) BPS, pengeluaran per orang per bulan Rp.570 ribu, setara dengan pengeluaran per orang per hari Rp.19 ribu. Jumlah orang miskin versi BPS dengan jumlah penduduk 280 juta, 13 persen setara dengan 36 juta orang.
Jika merujuk laporan Bank Dunia (2024) dengan garis kemiskinan per hari 6 dolar AS dengan PPP (Purchasing Parity Power), menurut hitungan Tajuk Rencana Kompas setara dengan pengeluaran per hari Rp.42 ribu.
Jumlah orang miskin menurut versi Laporan Bank Dunia 68,3 persen, setara dengan 191 juta, sebuah “lautan” kemiskinan. Menurut Laporan Bank Dunia, 2 dari 3 orang Indonesia dengan kategori miskin. Dalam angka statistik jumlahnya ” “membahana”.
2. Kantong Kemiskinan di Bali.
Dalam realitas sosial termasuk di Bali, kalau kita memasuki perkampungan kumuh di kota, “kantong-kantong” kemiskinan di perdesaan, tidak terlalu sulit untuk menemukan orang miskin dengan potensi gangguan jiwa. Data di kantor Kepala Desa, Puskesmas dan RS Jiwa Bangli mungkin bisa mengungkap banyak terhadap kasus-kasus ini.Tingginya angka gangguan jiwa di Bali, dan kasus “bundir” semestinya merupakan peringatan keras WAKE UP CALL terhadap korelasi kemiskinan dengan krisis kemanusiaan yang menyertainya.
3. Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi.
Kenapa ini bisa terjadi di negeri “Gemah Ripah Loh Jinawi”?. Kita bisa merujuk sajak dari WS Rendra, “Negeri para Bedebah”, negeri yang menurut sastrawan ini, yang diurus oleh (maaf) para “maling”. ironi dan kemudian menjadi tragedi.
4. Dari segi teknokrasi kebijakan pembangunan dalam realitas sosial meminjam kata pribahasa “ayam mati di lambung padi”, sebagai akibat dari:
a.Pilihan dari strategi pembangunan yang “menganak-emaskan” konglomerasi usaha skala besar yang sekarang lebih populer dengan oligarki, yang melahirkan kesenjangan pendapatan yang menganga lebar dengan ketidak-adilan ekonomi yang tajam.
b.Korupsi telah menjadi “budaya” memasuki seluruh relung kehidupan kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, membuat kesenjangan pendapatan semakin lebar dan ketidak-adilan struktural yang semakin besar.
c.Kerja politik sekadar alat dari “mesin” besar industri kekuasaan, kekuasaan yang dilestarikan -power feed to power- dengan menghalalkan semua cara, termasuk dengan rekayasa hukum.