Foto: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang akrab disapa Bro Adi (kanan) bersama Sekretaris DPW PSI Provinsi Bali Cokorda Dwi Satria Wibawa yang akrab disapa Bro Cok (kiri).
Denpasar, Balinetizen.com
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang akrab disapa Bro Adi menyampaikan kepada media terkait program-program yang akan diperjuangkan ketika memiliki wakil di DPRD Provinsi Bali dan di DPRD Kabupaten/Kota se-Bai.
Yang pertama karena kebetulan Bro Adi sendiri mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif di DPRD Provinsi Bali Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Denpasar dengan nomor urut 1, yang akan PSI prioritaskan di Bali itu adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Terlebih lagi Bro Adi sendiri bergerak di bidang pengembangan SDM. Jadi pengembangan SDM yang dimaksud adalah SDM yang berkarakter dan mempunyai kompetensi kedepannya.
“Caranya seperti apa? Jadi memberikan pemerataan Pendidikan dan Pelatihan termasuk juga memberikan beasiswa kepada orang-orang yang punya kompetensi, punya kemampuan untuk mendapatkan pendidikan yang grati,” ungkap Bro Adi dalam keterangan persnya didampingi Sekretaris DPW PSI Provinsi Bali Cokorda Dwi Satria Wibawa yang akrab disapa Bro Cok, di Denpasar pada Selasa 26 Desember 2023.
Bro Adi kemudian menyoroti tentang pentingnya membangun sekolah-sekolah seperti sekolah Bali Mandara yang dibangun di era kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Menurutnya, sekolah sekelas Bali Mandara tidak boleh dihilangkan dengan alasan, namun justru harus dibangun lebih banyak lagi di Bali, dibangun di setiap kabupaten/kota di Bali, asalkan yang ditampung benar-benar warga tidak mampu dan memiliki prestasi.
“Kalau itu misalnya bisa kita tambah-tambah otomatis akan lebih banyak orang berprestasi yang akan bisa diberikan beasiswa, kemudian mereka lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi termasuk perguruan tinggi misalnya,” sebut Bro Adi yang juga akrab disapa Jero Ong ini.
Disamping itu juga penting untuk meningkatkan status daripada BLK. Bro Adi yang kebetulan bergerak di bidang penempatan dan sudah sekitar 15 tahun melatih, mensertifikasi dan kemudian memberangkatkan orang ke kapal pesiar, termasuk juga pekerja migran ke darat, menilai bahwa BLK-BLK yang ada di Bali belum dikembangkan secara maksimal. Jadi program-program inovatif ini juga yang perlu diberikan.
“Misalnya kalau pariwisata coba buka kursus singkat misalnya untuk bekerja mereka keluar negeri, bisa di kapal pesiar dengan didanai oleh APBD-APBD dari masing-masing kabupaten/kota. Jadi warga-warga yang tidak mampu kemudian dia punya kemampuan, tinggal di seleksi saja, kemudian latihlah di BLK. Saya rasa biayanya nggak banyak,” jelas politisi PSI yang juga merupakan praktisi penempatan tenaga kerja ke luar negeri dan kapal pesiar yang telah membantu puluhan ribu masyarakat bekerja ke luar negeri dan menjadi pahlawan devisa.
Setelah mendapatkan pelatihan di BLK, pemerintah wajib hadir dengan mensertifikasi calon-calon tenaga kerja melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau pemerintah membuat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) karena sekarang ada aturan. Bro Adi menjelaskan, jika ingin bekerja di pariwisata, sesuai dengan undang-undang kepariwisataan, wajib memiliki sertifikat kompetensi, demikian juga jika ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga harus memiliki sertifikat kompetensi yang bisa didapat melalui proses yang disebut dengan asesment yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Kemudian yang terakhir tentu menempatkan.
Inilah yang nantinya akan diperjuangkan oleh PSI Bali ketika sudah memiliki fraksi-fraksi di DPRD kabupaten kota, termasuk di DPRD provinsi, dimana PSI ingin mendorong agar Pemerintah Provinsi Bali termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan subsidi kepada calon pekerja migran, khususnya yang berangkat ke kapal pesiar atau ke darat.
“Kenapa begitu? Ya mereka sudah diberikan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh APBD misalnya, kemudian mereka sudah sertifikasi, karena mereka kan tidak mampu, tidak mampu kemudian mereka punya prestasi, seberapa biaya yang diperlukan, tidak banyak kok. Contoh untuk bekerja di kapal pesiar itu biaya yang dibutuhkan mungkin kurang lebih sekitar 15 juta sampai 20 jutaan. Nah mungkin bisa disubsidi separuh, misalnya 10 juta dengan menggratiskan biaya dokumen dan lain sebagainya. Hanya untuk pertama kali berangkat, yang kedua ketiga dan seterusnya tidak perlu disubsidi,” beber politisi PSI asal Desa Bugbug, Kabupaten Karangasem itu.
“Artinya inilah bentuk kontribusi daripada pemerintah provinsi Bali, termasuk pemerintah kabupaten kota untuk mencetak SDM-SDM yang profesional, karena ketika mereka pulang ke daerah mereka masing-masing ini akan menggulirkan perekonomian kita di daerah tersebut. Mereka akan membawa multiplier effect , mereka bisa membuka usaha, menjadi enterpreneur dan lain sebagainya, yang secara otomatis perekonomian di sana juga akan bergulir. Nah itu terkait dengan SDM,” imbuhnya lebih lanjut. (dan)