Anggota MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali Made Mangku Pastika memberikan tanda penghargaan kepada peserta usai menggelar reses dengan tema ”sosialisasi 4 konsensus kebangsaan”, di Sekar Tunjung Center, Jumat (29/11).
Balinetizen.com, Denpasar
Anggota MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali Made Mangku Pastika mengkritisi kebijakan kesehatan dan pendidikan khususnya yang dilakukan di Bali. Strategi dan kebijakan di dua sektor ini harus segera diubah sehingga bisa memberikan rasa keadilan.
Hal itu diungkapkannya di sela-sela sosialisasi 4 konsensus kebangsaan dengan tema “Antara Slogan dan Kenyataan” di Denpasar, Jumat (29/11). “Kami segera bertemu dengan Presiden Jokowi untuk mengkomunikasikan dua persoalan ini,” ujar Mangku Pastika yang juga mantan Gubernur Bali ini.
Dia merinci, di kesehatan khususnya di rumah sakit, pasien atau masyarakat dikotak-kotakkan dengan kelas-kelas. Ada kelas VVIP, VIP, I, II, dan kelas III. Itu semua berdasarkan tingkat ekonomi masyarakat.
Ini, tegasnya, tak boleh terjadi. Penyebabnya, rumah sakit tersebut dibangun pemerintah di atas tanah negara, dokter, paramedis dan petugasnya digaji oleh negara, obat-obatannya pun berasal dari negara. Karena itu, RS tak bisa membeda-bedakan pasien berdasarkan strata ekonomi mereka.
Yang membedakan, kata Mangku Pastika, harusnya berdasarkan penyakit yang diderita. Misalnya kelas penyakit batuk, kelas penyakit paru-paru, dan sebagainya. “Jika ini bisa dilakukan, keadilan akan tercipta di negeri ini,” katanya.
Hal sama terjadi di sektor pendidikan. Di sekolah-sekolah unggulan, masyarakat berebut untuk bisa bersekolah di sekolah-sekolah unggulan tersebut. Jadilah siswa disaring dengan sistem NEM.
Dengan penyaringan ini, tegasnya, yang menang dipastikan anak-anak pejabat atau anak orang-orang kaya. Kenapa? Tentu saja karena fasilitas anak-anak pejabat dan orang kaya di atas rata-rata. Dari segi asupan gizi, jelas lebih tinggi dari anak miskin. Belum lagi, fasilitas seperti laptop serta fasilitas bimbingan belajar. “Jika sudah begini, mau dikemanakan anak-anak warga miskin,” ujarnya bernada tanya.
Karena itu, warga miskin terpaksa masuk di sekolah swasta maupun berobat di RS dengan kelas III. Akibatnya, orang miskin akan tetap miskin dan derajat kesejahtaraannya pun tak pernah terangkat.
Dia memiliki mimpi agar ini bisa dibalik, yakni fasilitas pemerintah baik RS maupun sekolah-sekolah negeri agar memberi kesempatan kepada warga miskin untuk berobat maupun bersekolah. Dengan begitu, anak-anak miskin dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari bodoh menjadi pintar.
Sementara untuk kalangan masyarakat ekonomi atas, katanya, arahnya diberi kesempatan untuk mencari pendidikan swasta sesuai kualifikasi yang diinginkan, termasuk dalam hal berobat hingga ke luar negeri. Karena punya uang, apa pun bisa dilakukan,” tegasnya.
Untuk tujuan ini, Mangku Pastika mengaku akan segera menghadap Jokowi untuk mengkomunikasikan hal ini. “Ini mimpi saya agar anak-anak miskin bisa mendapatkan keadilan,” tegasnya sembari mencontohkan kebijakan di SMA Bali Mandara yang merekrut anak-anak dengan IQ di bawah rata-rata.
Terkait dengan sosialisasi empat konsensus kebangsaan ini, Mangku menyatakan memperoleh banyak masukan untuk menjadi pegangan dalam berbicara baik di tingkat lokal maupun pusat. Sosialisasi ini menampilkan dua pembicara masing-masing Sejarahwan Nyoman Wijaya dan Ketut Suwitha. Acara dihadiri sejumlah tokoh seperti LK Suryani, Ketut Ngastawa dan ratusan undangan.
Editor : Whraspati Radha