Balinetizen.com, Denpasar
Rapat Koordinasi Penanganan Sampah di TPA Suwung yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup menuai sorotan. Agenda yang semula dijadwalkan terbuka untuk peliputan media justru berubah menjadi tertutup.
Sebelumnya, melalui undangan resmi, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengundang awak media untuk meliput dua agenda penting, yakni rapat bersama Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, serta Forkopimda Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali pada pukul 09.00 WITA, serta kunjungan kerja ke TPA Suwung pada pukul 14.30 WITA.
Namun, situasi di lapangan tidak berjalan sesuai rencana. Sejumlah awak media yang hadir di Rumah Jabatan Gubernur Bali (Jayasabha) justru tidak diperkenankan masuk oleh petugas keamanan.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Bali, Tri Widiyanti, menjelaskan bahwa terjadi pengusiran terhadap awak media oleh pihak keamanan saat hendak melakukan peliputan.
“Agenda yang seharusnya menjadi bagian dari transparansi publik justru berubah menjadi tertutup. Ini tentu menimbulkan pertanyaan,” ujarnya kepada sejumlah media.
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjunjung transparansi.
“Pemimpin, baik gubernur, menteri, bupati hingga presiden, dipilih oleh rakyat. Ketika rakyat—yang diwakili oleh media—justru dihalangi mengakses informasi di rumah jabatan gubernur, ini menjadi tidak masuk akal,” tegasnya.
Ia menambahkan, peristiwa ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam agenda-agenda yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik seperti penanganan sampah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Bali terkait pembatasan akses peliputan tersebut.
(Jurnalis : Tri Widiyanti)

