Balinetizen.com, Denpasar
Deny Siregar, pegiat media sosial dalam akunmya mengkritik rencana pasangan Prabowo – Gibran untuk memberikan makan siang gratis kepada semua pelajar, yang diperkirakan olehnya memerlukan anggaran sekitar Rp.2.000 T. Sedangkan diperkirakan, untuk membangun IKN memerlukan dana tidak sampai Rp.500 T.
Lebih lanjut dikatakan, dengan “budaya” korupsi begitu massif di negeri ini, diperkirakan akan terjadi pemangkasan dalam proses penyalurannya, yang bisa saja sampai ke tangan para pelajar sebatas nasi putih plus sepotong naget, tokh itu sudah merupakan “proyek”paket makan siang gratis.
Menanggapi hal itu, I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan memberi sejumlah catatan bahwa rencana kebijakan makan siang gratis yang sarat dengan muatan elektoral meraup suara pemilih.
Menurutnya, dana APBN sebesar Rp.2.000 T sangat besar, hanya sebatas pengeluaran konsumtif, yang menghasilkan warga negara yang tergantung, dependent’sosiety, bahkan warga dengan karakter peminta-minta, pengemis, jauh dari sikap mandiri sebagai bangsa.
Dikatakan memberi makanan gratis dalam “lautan” kemiskinan yang sedang berlangsung, 40 persen penduduk, setara dengan 112 juta penduduk (jika dipergunakan angka garis kemiskinan Bank Dunia, pengeluaran per orang per hari 2 dollar AS setara dengan Rp.32 ribu), dan mayoritas pemilih dengan pendidikan rata-rata kelas 7 (tidak tamat SMP), gimmick politik makan siang gratis bisa saja mempengaruhi publik.
Menurutnya, besarnya dana negara yang terserap, besarnya “opportunity cost” ditanggung, banyak program peningkatan kesejahteraan sosial harus dikorbankan “proyek” makan siang gratis ini, melahirkan sikap mental mengemis. Jangan-jangan gimmick politik ini, sebuah bentuk pembodohan politik ke publik?
“Sudah tentu Kita bersetuju, amanah pasal 35 UUD 1945: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara”, melalui kebijakan pembangunan yang matang, dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang sehat, pembangunan berwajah kemanusiaan (human development policy), dengan target sasaran: penciptaan kesempatan kerja produktif terutama bagi masyarakat pinggiran, perdesaan,” katanya.
Menurutnya, pembangunan berkualitas berdimensi keadilan, terselamatkannya lingkungan kehidupan dan kebudayaan. Pembangunan yang tamsilnya, sekali “mendayung dua, tiga pulau tercapai”. Pencapain ini termasuk pelaksanaan amanah pasal 35 UUD 1945 .
Dikatakan, mengingat rekam jejaknya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode Ganjar Pranowo, di dampingi Prof Machfud yang dikenal publik sebagai pendekar hukum, dan menyimak gagasan-gagasannya selama masa kampanye tersebut, publik menjadi lebih percaya pasangan GAMA ini.
“GAMA lebih mumpuni untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berwajah kemanusiaaan (human development policy), dan melaksanakannya secara cepat (istilah pasangan ini “SAT SET”) dimana impian “wong cilik” bisa menjadi kenyataan. Secara filosofis sering dikemukan Pemimpin adalah mereka yang mampu membuat impian rakyat menjadi kenyataan. Meminjam lirik sebuah lagu “dreams come true”,” kata I Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan. (Adi Putra)