Balinetizen.com, Denpasar
Peringatan keras datang dari intelektual Bali, pengamat lingkungan Jro Gde Sudibya. Menurutnya, sudah semestinya masyarakat di akar rumput bersuara, speak up melindungi lingkungan dari salah guna perizinan dan tata ruang sembrono.
“Banjir bandang 10 September 2025 telah membuka kotak pandora tentang rusaknya lingkungan akibat perencanaan tata ruang yang sembrono dan penegakan hukum yang lemah,” tegas Jro Gde.
Data satelit Kementerian Lingkungan Hidup pasca banjir 10 September 2025 yang dijuluki media “September Kelabu” sangat mengerikan: Dari 49.500 ha DAS Tukad Ayung, kini tinggal 1.500 ha. Sebanyak 48.000 ha telah beralih fungsi menjadi kawasan wisata dan sejenisnya.
Data lain memperkirakan, dari 48.000 ha tersebut, sekitar 40.000 ha merupakan hutan Pengejaran di kawasan Kintamani Barat dan Badung Utara yang telah beralih fungsi dari kawasan hutan lindung menjadi perkebunan jeruk, kopi dan sayur-sayuran.
“Alih fungsi lahan massif ini mengancam pasokan air untuk Badung, Gianyar, Denpasar dan Buleleng Timur. Soal waktu saja akan terjadi krisis air di kabupaten dan kota di atas,” ungkapnya.
Pasokan air DAS Ayung kombinasi dari kawasan hutan Pengejaran dan rembesan Danau Batur. Lingkungan sekitar Danau Batur rusak parah, sehingga pasokan terus menyusut.
“Bencana ekologis tinggal menunggu waktu, seperti yang dialami Aceh, Sumut dan Sumbar tahun lalu. Sampai hari ini belum tertangani dengan baik, termasuk munculnya tanah mati, tanah karena erosi dahsyat tidak bisa berfungsi lagi. Bagi petani, tanah mati ini mengerikan dan mematikan masa depan petani,” pungkas Jro Gde.
Jurnalis Nyoman Sutiawan