Balinetizen.com, Badung
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja evaluasi anggaran tahun 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (6/11) di Ruang Komisi DPRD Badung.
Rapat ini menjadi langkah awal krusial dalam mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III, I Made Ponda Wirawan dan didampingi Wakil Ketua I Made Sunarta, serta anggota Komisi III lainnya: I Nyoman Satria, I Made Retha, Wayan Sandra, Made Yudana, I Made Sumerta, dan I Made Suryananda Pramana
Evaluasi ini melibatkan OPD strategis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Olahraga, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
Dalam rapat tersebut, Ponda Wirawan mengungkapkan bahwa data serapan anggaran tahun 2025 dari pemaparan tiga dinas yang hadir diperkirakan baru mencapai 70 hingga 80 persen.
“Data ini sangat penting, karena dalam waktu dekat kami akan memasuki pembahasan APBD 2026,” tegas Ponda Wirawan.
Ponda Wirawan berharap data serapan ini jadi acuan bagaimana nantinya APBD 2026 lebih tepat sasaran, terarah dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebab, realisasi Anggaran 2025 Masih di Bawah Target.
Menurut Ponda Wirawan, sinkronisasi belanja dan PAD jadi kunci utama.
Ponda menekankan bahwa serapan anggaran yang belum maksimal di tahun berjalan harus menjadi pelajaran untuk perencanaan APBD tahun depan.
” Tujuannya, agar program yang dianggarkan benar-benar realistis dan dapat dieksekusi tepat waktu,” kata Ponda Wirawan.
Sebagai tindak lanjut, kata Ponda Wirawan mengatakan Komisi III akan segera mengundang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung.
” Undangan ini bertujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi menyeluruh antara rencana belanja (yang dieksekusi OPD dan dicatat BPKAD) dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Bapenda,” katanya.
Menurutnya, dengan perencanaan matang dan evaluasi menyeluruh, kami berharap APBD 2026 dapat disusun secara realistis dan memberi manfaat yang maksimal bagi publik,” tutup Ponda, menggarisbawahi komitmen DPRD Badung untuk transparansi dan efektivitas anggaran. (dit)