Balinetizen.com, Denpasar
Pertumbuhan ekonomi Bali yang terus melaju di atas rata-rata nasional menyimpan cerita lain di tingkat pekerja. Di tengah moncernya industri pariwisata, tingkat upah pekerja lokal dinilai belum mencerminkan kesejahteraan dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
​Persoalan ini menjadi sorotan tajam Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, serta Pengamat Ekonomi dan Pariwisata, Trisno Nugroho, dalam dialog publik bertajuk “Meneropong Bali dari Sisi Berbeda” di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
​Nyoman Parta menyoroti jurang pemisah antara Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali yang berada di kisaran Rp3,2 juta dengan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mencapai Rp5,2 juta.
​”Ketika pemerintah menyampaikan bahwa KHL Bali Rp5.200.000, sementara nyatanya pekerjanya menerima Rp3.200.000, setiap bulan sebenarnya pekerja Bali itu minus Rp2.000.000,” ujar Parta.
​Menurutnya, formula penetapan upah saat ini masih bermasalah pada variabel “kemampuan perusahaan”. Berbeda dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki indikator terukur, variabel kemampuan perusahaan dinilai terlalu subjektif dan rawan dijadikan alasan untuk menekan gaji buruh.
​Padahal, indikator bisnis di lapangan menunjukkan pemulihan yang sangat kuat:
​Tingkat Okupansi Hotel: Rata-rata bertahan di atas 72%.
​Tingginya Biaya Hidup: Pekerja menghadapi tingginya harga barang dan jasa akibat standar kawasan pariwisata.
​Di sisi lain, Trisno Nugroho memaparkan tren pertumbuhan ekonomi Bali yang terus menunjukkan performa positif:
​2024: Tumbuh 5,48%
​2025: Meningkat ke 5,82%
​2026 (Triwulan I & II): Tumbuh 5,58% dan 5,78%
​Proyeksi Tahunan 2026: Diperkirakan menembus 6,1%
​Meski demikian, Trisno mengingatkan adanya kerentanan struktural. Ketergantungan penuh pada satu mesin ekonomi—yakni pariwisata—sangat berisiko jika terjadi kejutan eksternal.
​Untuk mengatasi masalah kesejahteraan dan ketahanan ekonomi, pariwisata sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pembeli utama dari produk-produk lokal. Trisno mengusulkan lima portofolio ekonomi baru agar Bali tidak melulu bergantung pada pariwisata murni:
​Pangan Bernilai Tambah (Pertanian dan perikanan terintegrasi)
​Ekonomi Kreatif
​Ekonomi Digital
​Sektor Kesehatan dan Pendidikan
​Ekonomi Hijau
​Parta menegaskan bahwa sifat masyarakat Bali yang cenderung menjaga kedamaian dan situasi kondusif tidak boleh dimanfaatkan untuk membiarkan masalah upah berlarut-larut.
​Keberhasilan ekonomi Pulau Dewata tidak boleh hanya dihitung dari angka kedatangan wisatawan atau persentase PDRB semata, melainkan dari seberapa besar manfaat ekonomi tersebut tinggal, berputar, dan menyejahterakan para pekerja di dalamnya.(RLS)