Jro Gde Sudibya bersama sesepuh puri Satria Cok Ratmadi.
Balinetizen.com, Denpasar
Pasca keputusan MK yang “kumuh” dalam persyaratan pencalonan Capres dan Cawapres, serta pencalonan Gibran sebagai Cawapres yang melanggar etika berpolitik oleh Jokowi, telah melahirkan kekecewaan dan bahkan kemarahan publik dalam cakupan yang sangat luas dan massif.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, pengamat ekonomi politik dan kebijakan publik, Minggu 5 November 2023, menanggapi pasca keputusan MK yang “kumuh” dalam persyaratan pencalonan Capres dan Cawapres.
Dikatakan, pasca keputusan MK yang “kumuh” dalam persyaratan pencalonan Capres dan Cawapres akan memunculkan politik menjadi “fragile” mudah pecah.
Dalam kondisi politik fragile, kata Jro Gde Sudibya banyak daerah, para pemimpinnya berstatus PJ, yang penunjukannya dari atas -top down-, yang banyak mengabaikan protes dan aspirasi publik.
Dikatakan, pasca keputusan MK yang “kumuh” tersebut, telah dan akan terjadi kegagapan dalam merespons peristiwa politik di daerahnya, yang punya muatan politik, apalagi yang berhubungan dengan kekuasaan pada tingkat yang lebih tinggi.
“Karena penunjukannya yang pertimbangannya cendrung politis -political appointee-, mudah terjebak menjadi partisan, kepada kekuasaan yang memberikan kewenangan,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, jika pemberi kewenangan yang semestinya netral, tetapi secara terang-terangan telah melakukan pemihakan politik dalam kontestasi yang seharusnya fair dan adil, akan melahirkan keruwetan politik tingkat tinggi, dengan biaya sosial super tinggi.
Akhirnya, lanjut Jro Gde Sudibya demokrasi terkorbankan, gerakan reformasi terkhianati, dan punya potensi lahirnya kekuasaan yang despotik yang bercirikan sewenang-wenang, korup dan “menginjak-nginjak” hak rakyat yang dijamin konsitusi.
“Pengalaman mengajarkan, politik tidak cukup dengan itikad baik, dan memberikan cek kosong kepada pemimpin lugu yang dianggap publik baik, tetapi kemudian “menyeberang” secara politik ke pihak lawan dengan bungkus dinasti politik,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, dalam realitas politik seperti ini, banyak aktivis gerakan reformasi tahun 1998, ingat akan potongan puisi aktivis Jogyakarta Wijitukul, “hanya ada satu LAWAN. Aktivis yang hilang sejak tahun 1998 yang tidak tahu rimbanya, dan sampai hari ini jasadnya belum ditemukan. (Adi Putra)