Balinetizen.com, Denpasar
Rencana pembangunan terminal khusus Liquid Natural Gas (LNG) di Bali kembali mencuat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, memasuki pembahasan yang intensif pada rapat kerja Senin, 11 Desember 2023.
Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, memimpin rapat yang juga dihadiri oleh Asisten Deputi Kemenko Marves, Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, dan berbagai pihak terkait.
Proyek terminal LNG telah menjadi topik pembicaraan dalam beberapa waktu, dengan penentuan lokasi dan izin prinsip dampak lingkungan hidup yang masih menjadi kendala. Perumda mengusulkan lokasi offshore 500 meter dari bibir pantai, tetapi hingga kini belum ada keputusan resmi.
Meskipun demikian, Pemprov Bali dan masyarakat dari empat desa adat memberikan dukungan kuat untuk pembangunan terminal LNG. Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, menekankan urgensi proyek ini, terutama mengingat kebutuhan Bali akan energi bersih yang semakin mendesak.
“DPRD Bali meminta agar pembangunan terminal LNG tetap dilaksanakan. Jadi PLN harus konsisten melaksanakan,” tegas Wiryatama.
Rekomendasi dari DPRD Bali sebelumnya telah dikeluarkan, menyatakan dukungannya terhadap proyek ini. Ketidakpastian mengenai kelanjutan proyek telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, dan DPRD Bali meminta agar PLN, Perumda, dan PT Dewata Energi Bersih (DEB) segera bertindak untuk menyelesaikan perizinan.
Sementara Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menyatakan dukungan Pemprov Bali terhadap mandiri energi yang bersih dan ramah lingkungan. Ia menegaskan agar semua pihak mengikuti dan menghormati rencana pemerintah provinsi Bali.
Bendesa Adat Sidakarya dan Serangan juga menyuarakan dukungan masyarakat terhadap pembangunan terminal LNG. Mereka menekankan manfaat proyek ini, termasuk integrasi kepentingan masyarakat lokal dan akses jalan ke pantai untuk keperluan upacara adat.
““Lokasi upacara yang sekiranya dilaksanakan di pantai terpaksa dipindahkan ke Catus Pata (perempatan), sebab proyek LNG belum ada kejelasan. Kami meminta, jangan masyarakat hanya dimanfaatkan, tolong kami diberikan manfaat,” kata Bendesa Sidakarya I Ketut Suka.
Senada dengan Sidakarya, Bendesa Serangan I Made Sedana juga menyuarakan hal yang sama. ““Kami masyarakat Serangan ingin LNG ini segera terealisasi. Jangan sampai ditunda-tunda,” ujarnya.
Sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat, DPRD Bali mengundang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk klarifikasi komitmen berbagai pihak. Meskipun masih ada kekhawatiran, optimisme tetap ada, terutama dengan harapan bahwa proyek ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Bali.
Dalam menyikapi perizinan, DPRD Bali mendorong agar semua pihak segera bertindak. Hal ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pembangunan terminal LNG offshore yang mendapat dukungan luas dari berbagai pihak.
Bali, sebagai destinasi pariwisata utama, juga menekankan urgensi pembangunan terminal LNG untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan mendukung tagline ‘Bali Go Green dan Go Clean’. Seiring dengan itu, Pemprov Bali menegaskan kembali dukungan mereka untuk mewujudkan proyek ini sesuai dengan Peta Jalan Energi Bersih Tahun 2045. (Tri Prasetiyo)