Balinetizen.com, Buleleng
Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan secara digital, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengikuti Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026, yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pada Jumat (25/9/2026).
Penilaian ini bertujuan melakukan klarifikasi dan validasi terhadap pelaksanaan serta bukti dukung kinerja pemerintah digital yang telah disampaikan Pemkab Buleleng. Dan tahapan interviu merupakan bagian dari rangkaian evaluasi setelah penilaian mandiri dan penilaian dokumen.
Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting yang diikuti perwakilan dari Inspektorat Daerah, Bappeda, BKPSDM, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan auditor internal dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) serta Dinas Kominfosanti sendiri.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, Made Suharta dalam laporannya menyampaikan Pemkab Buleleng telah menyiapkan perangkat daerah terkait untuk memberikan penjelasan sesuai indikator yang menjadi objek penilaian. Data, informasi, serta bukti dukung disiapkan sebagai bahan klarifikasi dalam proses interviu.
“Karena itu, kami membangun koordinasi lintas sektor. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam mendukung pemerintah digital, sehingga data, proses bisnis, keamanan, sumber daya manusia dan layanan kepada masyarakat harus memiliki keterhubungan,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Pemkab Buleleng akan menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Penguatan tersebut diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Tim Asesor Eksternal Pemdi, Adi Nugroho, menjelaskan bahwa interviu dilakukan untuk memperoleh penjelasan lebih mendalam terhadap indikator yang dinilai. Proses tersebut mencakup klarifikasi terhadap implementasi dan bukti dukung yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah.
Menurut Adi, keterlibatan perangkat daerah yang menguasai substansi menjadi penting agar penjelasan yang diberikan dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan pemerintah digital secara tepat. Bukti dukung juga dapat ditampilkan secara daring untuk membantu proses validasi oleh tim asesor. setelah sesi interviu, instansi diberikan waktu tambahan beberapa hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki data dukung/eviden susulan atas catatan yang diberikan oleh tim asesor.
Melalui tahapan ini, Pemkab Buleleng berharap memperoleh penilaian yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis digital yang bermuara pada implementasi layanan publik. GS