Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Dalam masa kampanye Pilpres yang baru saja berlalu, ada belasan pengusaha yang mengklaim diri menguasai sepertiga ekonomi nasional dan memberikan dukungan secara terbuka terhadap paslon tertentu (yang publik sudah paham).
Hal itu dikatakan I Gde Sudibya,ekonom, pengamat ekonomi pembangunan, Kamis 7 Maret 2024 menanggapi oligarki dan kekuasaan di Indonesia.
Pernyataan terbuka ini, memberikan konstatansi (semacam penegasan) bagaimana mereka kelompok konglomerat ini, yang oleh para pengamat ekonomi politik disebut sebagai oligarki ekonomi.
Dimana, patut diduga sangat berpengaruh (powerful) dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan: perizinan tambang, penentuan HPH (Hak Pengusahaan Hutan), proyek-proyek energi, sampai ke penentuan izin khusus importir untuk komoditas pangan.
Dikatakan, jaringan usaha mereka, nyaris mencengkeram kehidupan ekonomi nasional dan ekonomi rakyat dari hulu ke hilir.
Ekonom menyebutnya Ersatz Capitalism, kapitalisme yang bekerja amat bebas dengan perlindungan dari negara, baca kolusi antara oligarki politik dan oligarki ekonomi.
Seorang intelektual, memberikan makna yang lebih luas dari oligarki,tidak sebatas kolusi oligarki politik dan ekonomi (sebagaimana lazim dipahami publik), tetapi termasuk: birokrasi dan penegak hukum.
Dikatakan, definisi ini memperoleh pembenaran, dengan pernyataan terbuka dari humas PPATK tentang PSN (Proyek Strategis Nasional) tahun 2023 senilai Rp.500 T, diduga dikorupsi sebesar 36,67 persen, masuk ke sejumlah rekening oknum birokrasi dan para politisi, dengan aliran dana yang transparan dan terang benderang.
“Tentang aparat hukum, publik paham tentang buruknya penegakan hukum, besarnya peranan kekuasaan dan kemudian uang terhadap banyak kasus hukum yang menjadi sorotan publik,” katanya.
Dikatakan, dari uraian singkat di atas, de facto kekuatan oligarki sangat menentukan pengambilan keputusan publik yang menyangkut kepentingan ekonomi nasional dan hajat hidup orang banyak.
“Dengan demikian ideologi, idealisme dan cita-cita keadilan sosial hanya ilusi dan sekadar fatamorgana,” kata Gde Sudibya,ekonom, pengamat ekonomi pembangunan. (Adi Putra)