Ilustrasi
Balinetizen.com, Denpasar
Pertumbuhan ekonomi selama 6 bulan terakhir Pemerintahan Presiden Prabowo sekitar 5,5 persen, angka pertumbuhan yang lumayan, tetapi PHK bertambah dan genzi semakin sulit memperoleh pekerjaan layak.
Hal itu dikatakan Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi, Kamis 10 September 2026.
Dikatakan, Pertumbuhan ekonomi tinggi sebagian besar hanya dinikmati oleh 20 persen kelas atas, tetapi puluhan juta UMKM yang masuk kelas menengah bawah usahanya tersendat “hidup segan mati tak mau”.
Menurut Jro Gde Sudibya, Industri manufaktur yang padat tenaga kerja ,seperti industri: tekstil, alas kaki, produk dari kulit semakin kalah bersaing, sehingga harus mem PHK karyawannya.
“Di samping ribetnya perizinan dan tingginya angka korupsi birokrasi yang menjadi beban pengusaha. Asosiasi industri pengolahan produk kulit dihadapkan kepada sekitar 200 peraturan yang tidak jelas dan saling bertentangan, yang membuat usaha tidak pasti plus biaya usaha membengkak,” kata Jro Gde Sudibya.
Dikatakan, kebijakan di sektor industri dan perdagangan yang tidak memihak pengusaha lokal-nasional, sehingga membuat pelaku usaha dalam negeri menjadi babak belur dari serbuan barang impor dengan politik dumping.
“Cepatnya pertumbuhan industri IT dan kemudian kecerdasan buatan, membuat banyak peluang kerja yang hilang, dan mayoritas angkatan kerja tidak kompeten dengan tuntutan di industri baru,” katanya.
Dikatakan, Politik penciptaan kesempatan kerja Kabinet Merah Putih tidak jelas, tidak ada koordinasi antar departemen dengan target penciptaan kesempatan kerja optimal. Isu korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan kesempatan kerja, tidak menjadi isu sentral Kabinet Merah Putih.
” Sudah tentu aneh bin ajaib pendapat dari Menteri Negara Ketua Bappenas yang menyatakan program MBG penting, program penciptaan kesempatan kerja tidak penting,” katanya.
Dikatakan, pendapat yang blunder, dalam pasar tenaga kerja yang banyak PHK, sempitnya peluang kerja baru, plus sekitar 56 persen angkatan kerja bekerja di sektor informal yang produktivitasnya rendah, tidak adanya kepastian kerja dan perlindungan sosial.
Jurnalis Nyoman Sutiawan