Balinetizen.com, Denpasar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali mulai mendorong pembenahan tata kelola rantai pasok babi dari hulu hingga hilir. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas produksi babi lokal sekaligus membuka peluang penyerapan hasil peternak Bali oleh industri pariwisata.
Pembenahan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perbaikan Tata Kelola Rantai Pasok Babi Menuju Praktik yang Mengintegrasikan Pendekatan One Health and Welfare” di Denpasar, Kamis (8/10/2026).
FGD melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pertanian, akademisi, peternak, asosiasi, pemerintah kabupaten/kota hingga perusahaan pengolahan limbah.
Kasatpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan pembenahan tata kelola akan mencakup seluruh mata rantai produksi babi. Mulai dari pemeliharaan, kondisi kandang, proses pemotongan, kesehatan hewan, pengelolaan limbah hingga distribusi.
“Cara pemeliharaannya, kandangnya, termasuk juga memotong babi itu sendiri sampai kepada pendistribusian,” kata Dharmadi.
Produksi Babi Bali Capai 433.481 Ekor
Penataan rantai pasok dinilai penting karena Bali memiliki produksi babi yang cukup besar. Berdasarkan data 2025, produksi babi Bali mencapai 433.481 ekor.
Bali juga menjadi salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap produksi daging babi nasional. Pada periode 2020-2025, kontribusi Bali terhadap produksi daging babi nasional berada pada kisaran 39,5 persen hingga 61,7 persen.
Menurut Dharmadi, besarnya produksi tersebut perlu diikuti tata kelola yang mampu menjamin kualitas produk sejak dari peternakan hingga sampai ke konsumen.
Sebab, kualitas daging babi lokal dinilai belum sepenuhnya memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan pasar, terutama industri pariwisata.
Dharmadi mencontohkan proses pemotongan yang tidak tepat dapat menyebabkan babi mengalami stres dan pada akhirnya berdampak terhadap kualitas daging, termasuk produk olahan seperti babi guling.
Sementara itu, industri pariwisata memiliki standar tersendiri. Sejumlah hotel, khususnya hotel berbintang lima, membutuhkan pasokan daging dari pemasok yang memenuhi persyaratan sertifikasi.
“Betul, sertifikasi. Dan tentu karena bicara sertifikasi kan standar, standar yang diharapkan oleh kebutuhan hotel dan restoran,” ujarnya.
Peternak Tradisional Bali Punya Peluang Masuk Pasar HOREKA
Dharmadi menilai peningkatan standar produksi justru dapat menjadi peluang bagi peternak tradisional Bali.
Terlebih, adanya pembatasan atau larangan masuknya daging babi dari luar Bali dinilai dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar.
“Tentu ini menjadi prospek ke depan agar masyarakat peternak tradisional ini juga bisa meningkatkan kualitas hasil ternaknya, meningkatkan kualitas hidupnya juga, secara ekonomi,” katanya.
Namun, peluang tersebut harus diikuti peningkatan kualitas produksi dan tata kelola rantai pasok agar produk babi Bali mampu memenuhi kebutuhan industri hotel, restoran dan kafe (HOREKA).
Limbah Peternakan Juga Jadi Perhatian
Pembenahan rantai pasok babi tidak hanya menyangkut kualitas daging, tetapi juga pengelolaan limbah peternakan.
Dharmadi mengatakan limbah peternakan babi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan bau, pencemaran lingkungan hingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pariwisata.
“Untuk menangani ini kan tidak cukup di hilir, harus juga melalui di hulu,” ujarnya.
Menurut dia, limbah peternakan sebenarnya dapat diolah sehingga memberikan manfaat ekonomi, salah satunya melalui pemanfaatan sebagai biogas.
“Kalau dibuang sembarangan, ya ini memang melanggar pasti. Tapi kalau peternakan tradisional, rumah tangga, kita bisa pertimbangkan untuk dikelola dengan lebih baik lagi. Kalau peternakan skala sedang kan harus mengikuti aturan,” katanya.
Desa Adat Didorong Bangun RPH
Pemprov Bali juga mendorong desa adat mengambil peran dalam pengembangan rantai pasok babi. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembangunan rumah potong hewan (RPH) yang dapat melibatkan perusahaan berkepentingan terhadap sertifikasi dan kualitas daging.
Keberadaan RPH diharapkan tidak hanya meningkatkan standar pemotongan dan kualitas produk, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa adat melalui penerimaan retribusi.
“Desa adat kita dorong untuk kemandirian desa adat, kemandirian masyarakat adat,” kata Dharmadi.
Kementan: Masalah Utama Bukan Tidak Mampu Bersaing
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Wirata mengatakan salah satu kendala penyerapan babi Bali oleh industri perhotelan adalah persoalan sertifikasi.
Menurutnya, Nomor Kontrol Veteriner (NKV) menjadi bagian penting dalam menjamin tata kelola rantai pasok produk hewan.
Untuk komoditas babi, penerapan NKV mencakup rumah potong, unit usaha pengolahan hingga rantai distribusi.
“Jadi sebenarnya bukannya tidak mampu bersaing, tetapi memang kita belum mampu untuk menyediakan spesifikasi yang dibutuhkan oleh HOREKA,” kata Wirata.
Ia menjelaskan industri pariwisata memiliki kebutuhan spesifik terhadap kualitas produk dan potongan daging. Salah satu contohnya adalah pork belly skin off.
Karena itu, pembenahan rantai pasok tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengolah dan memotong daging sesuai spesifikasi pasar juga menjadi kebutuhan.
“Kita tidak hanya berinvestasi di infrastruktur, tetapi kita investasi di sumber daya manusia juga. Kita harus menyediakan, melatih, membentuk butcher-butcher yang kira-kira bisa membuat spesifikasi potongan sesuai yang dibutuhkan oleh HOREKA tersebut,” ujarnya.
Kementan Ingin Babi Bali Jadi Tuan Rumah di Bali
Dengan pembenahan tersebut, Wirata berharap industri babi Bali tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga semakin kuat dalam memasok kebutuhan industri pariwisata.
“Saya berharap industri babi ini menjadi tuan rumah di Bali,” katanya.
Menurut Wirata, Bali sudah memiliki modal utama berupa populasi babi yang besar. Tantangannya kini adalah membangun tata kelola yang lebih baik agar potensi tersebut dapat terserap secara optimal.
Bahkan, ia berharap Bali ke depan dapat menjadi salah satu barometer harga babi.
“Sekarang kita tinggal bangun tata kelola yang baik. Nanti Bali-lah yang menentukan harga daging babi per kilogram dunia. Kalau bisa seperti itu, luar biasa,” ujarnya.
Pembenahan rantai pasok dari hulu hingga hilir pun diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan industri pariwisata dengan produksi peternak lokal, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas babi Bali.
(Jurnalis : Tri Widiyanti