Oleh: Herru Prasetyo
“Qua vadis?” Sebuah kalimat Latin yang berarti hendak ke mana engkau pergi? Pertanyaan sederhana, namun terasa sangat relevan untuk melihat kondisi Indonesia hari ini. Negara yang dulu dibangun dengan semangat gotong royong, cita-cita keadilan sosial, dan moralitas luhur, kini justru seperti berjalan tanpa arah yang jelas.
Krisis moral menjadi pemandangan sehari-hari. Kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dan pesantren terus bermunculan. Ironisnya, tempat yang semestinya menjadi pusat pembentukan akhlak justru tercoreng oleh perilaku bejat oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan. Ini bukan lagi sekadar persoalan individu, tetapi alarm bahwa fondasi moral bangsa sedang mengalami keretakan serius.
Di sisi lain, korupsi tetap tumbuh subur seperti penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Hampir setiap periode, publik disuguhi penangkapan pejabat, penyalahgunaan anggaran, hingga praktik suap yang melibatkan elite kekuasaan. Hukuman yang ringan dan budaya permisif membuat korupsi seperti kehilangan efek jera. Yang menyakitkan, rakyat kecil dipaksa hidup hemat, sementara sebagian penguasa justru hidup mewah dari uang negara.
Belum selesai dengan persoalan itu, utang negara terus membengkak. Pemerintah selalu berdalih bahwa utang dipakai untuk pembangunan dan investasi masa depan. Namun rakyat tetap berhak bertanya: pembangunan untuk siapa? Ketika nilai rupiah terus melemah terhadap dolar AS, daya beli masyarakat turun, harga kebutuhan pokok naik, sementara lapangan kerja tidak bertambah signifikan. Masyarakat kecil akhirnya menjadi pihak yang paling menanggung beban.
Program-program populis pun kerap dipertontonkan dengan penuh percaya diri. Salah satunya MBG yang terus diperluas meskipun di beberapa daerah muncul kasus keracunan dan persoalan distribusi. Pemerintah tampak lebih sibuk membangun pencitraan keberhasilan dibanding mendengar evaluasi publik. Kritik sering dianggap gangguan, bukan masukan.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah tekanan terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi. Pelarangan film, pembungkaman kritik, hingga kekerasan terhadap aktivis menjadi sinyal bahwa ruang demokrasi semakin menyempit. Ketika sebuah negara mulai takut terhadap karya seni, kritik, dan suara berbeda, sesungguhnya negara itu sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap rakyatnya sendiri.
Rakyat pun perlahan mengalami kelelahan sosial. Harga-harga kebutuhan pokok terus naik, pendidikan semakin mahal, kesehatan belum sepenuhnya terjangkau, sementara elite politik sibuk mempertahankan kekuasaan dan saling membangun citra. Ada jarak yang makin lebar antara realitas rakyat dan narasi pemerintah.
Indonesia sebenarnya bukan negara miskin. Negeri ini kaya sumber daya alam, budaya, dan manusia-manusia cerdas. Tetapi kekayaan itu sering kalah oleh kerakusan, kepentingan politik, dan lemahnya keteladanan moral. Bangsa ini seperti kapal besar yang memiliki semua bekal untuk maju, tetapi kehilangan kompas.
Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: Indonesia mau dibawa ke mana?
Apakah bangsa ini akan terus berjalan dalam budaya korupsi, pembungkaman kritik, dan ketimpangan sosial? Ataukah masih ada keberanian untuk kembali pada cita-cita awal para pendiri bangsa: keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat?
Qua vadis Indonesia?
Semoga pertanyaan itu belum terlambat untuk dijawab.