Balinetizen.com, Jembrana
Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Jembrana menyarankan untuk mengkaji ulang tarif retribusi dengan melihat kondisi dan nilai terkini. Tidak hanya itu, tarif retribusi kendaraan yang masuk areal parkir manuver agar disesuaikan dengan klasifikasi dan tipe kendaraan.
Saran tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023/2024 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi yang dibacakan I Made Sabda, Kamis (26/10/2023).
Fraksi Golkar juga menyinggung terkait telah diserahkannya Anjungan Cerdas Mandiri Rambutsiwi kepada Pemkab Jembrana oleh Pemerintah Pusat. “Sekarang sudah menjadi aset. Apakah sudah membuat perencanaan untuk meningkatkan PAD supaya nantinya Pemerintah Daerah tidak terbebani biaya operasional bangunan,” ungkapnya.
Sementara Fraksi PDI-P meminta agar Mal Pelayanan Publik (MPP) kembali dioperasikan. Tujuannya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah dan terjangkau yang pengelolaannya dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan kementrian, lembaga, BUMN, BUMD, dan swasta.
Disisi lain Fraksi Gerindra dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan I Ketut Sadwi Darmawan meminta Raperda disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan harus mengutamakan prinsip keberpihakan kepada masyarakat.
“Kami meminta Pemerintah Daerah untuk tidak hanya terfokus pada pajak dan retribusi daerah saja, tapi juga pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah,” tandasnya.
Sedangkan fraksi Demokrat Jaya yang dibacakan I Ketut Catur lebih memfokuskan pada pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten.
Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023/2024 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi kuga dihadiri Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna. (Komang Tole)