Balinetizen.com, Badung-
Kemelut yang sedang terjadi di sebuah Banjar di Desa Ungasan, dimana masyarakat terhalang untuk keluar masuk Banjar adat, di lingkungan mereka telah bermukim turun temurun, dilengkapi gambar dengan “human interest” tinggi, seorang anak lingsir -nenek tua-, mesti tertatih-tatih melewati “tembok penyengker” yang memberikan inmpresi publik terhadap keangkuhan kekuasaan, yang bisa saja merupakan kombinasi dari kuasa modal plus kuasa kekuasaan.
Fakta nyata, orang Bali tidak lagi menjadi tuan di rumahnya sendiri.
Kalangan intelektual Bali yang peduli telah mengingatkan akan terjadinya proses keterpinggiran ini, akibat dari kapitalisme pariwisata yang “serakah”, serakah: tanah, keuntungan modal, dalam kurun waktu sebut saja 20 tahun terus menerus, dasa warsa 80 – 90’an. Menyebut beberapa dari intelektual ini, yang telah “mulih ke sunya loka, rekan senior Prof.Ngurah Bagus, Prof.A Munaaba, rekan Pak Man Glebet yang sampai detik-detik terakhir perjalanan kehidupannya, tidak pernah berhenti mengingatkan dan bahkan dalam bahasa yang sangat keras (“matbat”, dalam istilah Prof.Bagus), akan kekuatan destruktif kapitalisme pariwisata, di tengah kepemimpinan Bali yang “gabeng” dan masyarakat yang permisif yang untuk sebagian nyaris “memuja” uang.
“Sirkuit kemelut”berkepanjangan yang terjadi di GWK, mengingatkan kembali gerakan protes dari kalangan intelektual dan krama Bali yang menjaga tradisi leluhurnya, pada saat wacana proyek GWK dipublikasikan ke masyarakat.
Ada penolakan keras terhadap proyek ini berdasarkan basis sastra yang kuat. Garuda Wisnu Kencana adalah simbol dari Cakti Tuhan Wisnu -Cri Narayana-, simbol yang harus disakralkan, tidak untuk difropankan dengan motif utama keuntungan bisnis. Dalam sebuah kesempatan di sebuah media lokal, rekan antropolog Prof.Wyn.Griya mengingatkan dengan nada keras dalam intonasi kalimat yang cepat, perampasan simbol kesucian dari perspektif antropologi sangat berbahaya bagi masyarakat pengampu kebudayaan dari simbol tsb. Simbol yang merupakan ekspresi dari sistem keyakinan masyarakatnya.
Proyek GWK dalam pandangan sebagian kalangan intelektual, mengabaikan simbol rokhani Bali sebagai Padma Bhuwana, Bunga Padma Berkelopak 8, yang menggambarkan kekuatan Tuhan Ciwa di 8 Penjuru Angin Bali. Dengan “Titik” Tengah, Penataran Agung Besakih sebagai pemujaan Tuhan Ciwa dengan Aksara I , YA dan pemujaan Tuhan Swayambu dengan Aksara WA.
Posisi GWK ada di Desa Ungasan termasuk dalam palebahan Nreti (Barat Daya) Pulau Bali, “lingha” pemujaan Tuhan Rudra dengan Aksara MA ring Pura Luur Uluwatu, dengan pengurip 3. Pendirian GWK di palebahan Tuhan Rudra tidak saja merubah tatanan simbolik Bali sebagai Padma Bhuwana, sekaligus mendegradasi simbolik Tuhan Rudra dan juga Tuhan Wisnu. Dalam sebuah diskusi, akhli lontar Bali yang sering disebut sebagai “lontar berjalan” oleh kalangan dekatnya, Jro Mangku Guru Tut Subandi telah mewanti-wanti, akan hambatan besar yang akan terjadi kalau simbol-simbol suci tsb.dinafikan dan diabaikan.
Buku “Baliku Tersayang, Baliku Malang” Potret Otokritik Pembangunan Bali dalam Satu Dasa Warsa (1990’an), dengan pengantar prolog wartawan senior Ketut Nadha dan epilog I Gde Sudibya, penerbit Bali Post, merekam peristiwa intelektual tentang penolakan proyek GWK.
Pasca banjir bandang 10 September 2025, dengan terbukanya kotak pandora terjadinya darurat lingkungan di Bali, sudah semestinya Gubernur Bali, Bupati, Wali Kota, seluruh anggota DPRD Bali, menyimak isi buku ” Baliku Sayang, Bali ku Malang” yang tetap relevan. Tidak sekadar “hiruk pikuk” di permukaan sekadar pencitraan dan Semoga tidak akan dapat menyelesaikan inti permasalahan lingkungan yang sekarang sedang mendera Bali.
Jro Gde Sudibya, intelektual Hindu cum Bali, bermukim di Desa Tajun, Den Bukit, Bali Utara.

